Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diharapkan Ungkap "Jeroan" Pemerintahannya kepada Presiden Terpilih

Kompas.com - 19/07/2014, 15:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan bersedia mengundang presiden baru yang terpilih nanti untuk diperkenalkan dengan unit-unit pemerintahan yang sudah ada. SBY diharapkan bisa mengungkapkan kepada presiden yang baru, baik buruknya pemerintahan selama ini.

"Mestinya SBY ke pemerintahan yang terpilih nanti tidak hanya menyampaikan sukses-suksesanya tapi juga jelek-jeleknya, jeroannya," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Dengan demikian, menurut Refly, presiden yang terpilih nantinya bisa lebih mudah menentukan orang-orang yang akan duduk di pemerintahan nantinya. Lebih baik lagi, lanjut Refly, jika SBY memberikan kesempatan kepada presiden yang baru untuk sejenak mengaudit jalannya pemerintahan selama ini.

Proses audit ini, kata Refly, sudah dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. "Obama itu begitu terpilih, mengirim orang untuk diaudit, untuk dilihat orang-orang mana yang cocok di tempat mana. Kalau di Indonesia kan belum ada sehingga menteri-menterinya dipilih berdasarkan feeling saja," sambung Refly.

Dia juga mengingatkan SBY untuk menjaga etika politik dengan tidak mengambil keputusan strategis menjelang pergantian presiden. Misalnya, dengan menunjuk pejabat strategis di ujung masa pemerintahannya.

"Kita berharap presiden yang lama tidak ambil keputusan strategis yang bisa dianulir presiden yang baru seperti zaman bu Mega. Misalnya jabatan panglima TNI, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI, padahal diajukan ke DPR periode yang lama tapi baru di fit and proper di DPR yang baru padahal konstelasi politik di DPR yang baru sudah berubah," tuturnya.

Pendapat senada disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar, pengenalan presiden baru terhadap unit-unit pemerintahan yang ada, diperlukan agar presiden yang baru tidak salah memilih menteri.

Selama ini, menurut Ikrar, pembantu presiden cenderung berasal dari petinggi-petinggi partai politik. Ikrar juga mengatakan agar SBY tidak membuat kebijakan strategis di ujung masa pemerintahannya seperti melakukan renegosiasi kontrak, atau memilih pangglima TNI baru seperti yang pernah dilakukan Megawati Soekarnoputri.

"Terjadi di masa Megawati, Ryamizard Ryacudu jadi panglima TNI, mudah-mudahan tidak terjadi lagi semacam itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com