Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Siap Panggil Paksa Kivlan Zen Minggu Depan

Kompas.com - 17/07/2014, 16:17 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen terkait tindak lanjut pencarian aktivis 98 yang hilang saat kerusuhan Mei 1998. Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pemanggilan paksa ini harus dilakukan karena Kivlan sudah tiga kali tidak mengindahkan pemanggilan resmi dari Komnas HAM.

"Berdasarkan konsultasi yang kami lakukan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, memang sesuai prosedur sudah saatnya kami melakukan pemanggilan paksa karena Saudara Kivlan sudah tiga kali tidak mengindahkan pemanggilan resmi," kata Nur Kholis di Kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Nur Kholis menambahkan, berdasarkan pemanggilan ketiga yang dilakukan Komnas HAM, Kivlan seharusnya memenuhi pemanggilan tersebut pada hari ini. Tak kunjung datang, akhirnya Komnas HAM langsung memutuskan agar dilakukan pemanggilan paksa. Rencananya, pemanggilan paksa ini akan dilakukan  pada minggu depan.

"Kami lengkapi dulu berkasnya. Minggu depan kami akan lakukan pemanggilan paksa," ucap Nurcholis.

Berdasarkan pengaduan yang dilakukan keluarga korban penculikan aktivis 98, Komnas HAM sudah melakukan pemanggilan pertama kepada Kivlan pada Senin (9/5/2014). Pemanggilan pertama tak diindahkan, Komnas HAM kembali melayangkan pemanggilan kedua pada Rabu (24/5/2014).

Seperti diketahui, pada suatu forum publik, Kivlan Zen mengeluarkan pernyataan yang dinilai merupakan petunjuk yang bisa memberikan titik terang atas kasus hilangnya 13 orang pada 1998. Dalam sebuah acara televisi, Senin (28/4/2014), Kivlan mengaku tahu keberadaan dan nasib 13 orang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com