Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres di Hongkong Ricuh, Kubu Prabowo-Hatta Salahkan WNI

Kompas.com - 07/07/2014, 09:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menilai pelaksanaan pemilu presiden di Hongkong sudah sesuai dengan prosedur. Menurut Tantowi, lokasi tempat pemungutan suara di Victoria Park yang merupakan tempat umum memang harus digunakan dalam waktu yang terbatas.

"Karena mengambil lokasi publik kan, jadi izinnya dari pemerintah (Hongkong). Waktunya sudah ditetapkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau sudah melewati batas jam 5, ya risiko tidak bisa memilih lagi," kata Tantowi saat dihubungi, Senin (7/7/2014) pagi.

Tantowi membantah banyak warga yang tidak bisa memilih karena jumlah TPS yang terbatas dan antrean yang mengular. Menurut dia, berdasarkan keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), banyak warga yang sudah diperingatkan oleh panitia untuk menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 17.00, tetapi justru diabaikan.

"Mereka justru hanya duduk-duduk saja di sekitar sana. Ketika sudah jam 5 dan pintu ditutup, malah mau minta dibuka karena ingin milih. Ini kan seperti di-setting untuk membuat kekacauan. Kita sudah mengertilah agenda semacam ini," papar Tantowi.

"Itu keterangan dari KJRI yang bisa dipercaya, karena tidak memihak kanan kiri," tambahnya.

Oleh karena itu, Tantowi mengatakan, pihaknya merasa tidak dirugikan karena peristiwa ini. Meski orang-orang yang tidak bisa memilih itu, misalnya, akan memilih Prabowo-Hatta, menurut Tantowi, hal itu merupakan risiko mereka karena tidak mengikuti prosedur yang ada.

"Kita harus ikut peraturan. Lewat tenggat waktu tidak boleh memilih. Jangankan di luar negeri, di sini saja lewat batas jam 1 sudah tidak bisa memilih," ujar politisi Partai Golkar itu.

Pemungutan suara pilpres yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi. (baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com