Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Beda BPJS Kesehatan dengan Kartu Sehat ala Jokowi?

Kompas.com - 19/06/2014, 08:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menawarkan program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.

Jokowi bahkan dituding kubu Prabowo-Hatta telah membuat kebohongan besar dengan menawarkan KIS. Apa sebenarnya beda KIS dengan BPJS Kesehatan yang sekarang sudah ada itu?

Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengungkapkan KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

"Jika biasanya pasien yang mendatangi pasien, KIS ini akan ada dokter keliling. Dokter yang nantinya akan datang," ungkap Wijayanto dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Wijayanto menambahkan setiap warga yang memiliki KIS juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Di Posyandu, ujar dia, akan dibuat rumah sehat. "Akan ada 55.000 rumah sehat di seluruh Indonesia," sebut dia.

Tak hanya mengatasi penyakit, kata Wijayanto, melalui KIS pemerintahan yang dipimpin Jokowi berencana memberikan program perbaikan gizi. Jokowi, lanjutnya, bertekad memperbaiki gizi 28 juta penduduk Indonesian. "Mereka harus diisi dengan gizi yang bagus, bagian dari program ini penyediaan susu dan suplemen, makanan tambahan bagi ibu hamil," ucap Wijayanto.

Politisi Partai Nasdem, Fery Mursidan Baldan, yang juga masuk tim sukses Jokowi-JK, menambahkan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Dia mencontohkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.

Adapun KIS, ujar Fery, tidak akan memberi sekat wilayah bagi pelayanan kesehatan. "Kami juga akan gunakan database keanggotaan berdasarkan e-KTP. Sekarang ini banyak BPJS data fiktif. Makanya diterapkan e-KTP," imbuh dia.

Terkait masalah pembiayaan KIS, Fery mengatakan sudah ada perhitungan cermat yang dibuat. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya kesehatan warga miskin. Sementara bagi warga yang berpenghasilan mencukupi, akan ada penetapan tarif yang dibayar perusahaan layaknya mekanisme BPJS Kesehatan yang sekarang berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: UU Kesehatan Direvisi Untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Jokowi: UU Kesehatan Direvisi Untuk Permudah Dokter Masuk Spesialis

Nasional
Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Cak Imin Titipkan Agenda Perubahan PKB ke Prabowo, Harap Kerja Sama Berlanjut

Nasional
Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Gibran Cium Tangan Ma'ruf Amin Saat Bertemu di Rumah Dinas Wapres

Nasional
KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan

Nasional
Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Program Makan Siang Gratis Masih Dirumuskan, Gibran: Jumlah Penerima Segera Kami Pastikan

Nasional
Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Nasional
Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Nasional
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Nasional
 Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Nasional
Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Nasional
Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Nasional
Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Nasional
Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com