Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nilai Perlu Mempersulit Investor Asing Masuk

Kompas.com - 15/06/2014, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo menilai perlunya memberikan batasan-batasan agar calon investor asing tidak mudah masuk ke Indonesia. Menurut Jokowi, langkah ini penting dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 nanti.

"Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin," kata Jokowi dalam acara debat capres/cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu(15/6/2014). Tema debat kali ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi menjawab pertanyaan capres lainnya, Prabowo Subianto mengenai langkah yang akan dilakukan Jokowi dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi ASEAN Economic Community, pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan agar investor asing tidak begitu mudah masuk ke Indonesia. Jokowi mengatakan, langkah yang sedikit menghambat masuknya investor asing ini juga dilakukan negara-negara lain. "Kepentingan barrier untuk regulasi tuh itu jangan sampai menjadi peluang besar bagi mereka, di negara lain pun pasti ada barrier-nya," ucap Jokowi.

Terkait dengan perbankan, kata Jokowi, Bank Indonesia selaku pembuat regulasi bisa membatasi pihak asing yang ingin membangun bank di Indonesia demi kepentingan ekonomi negara. "Karena kalau lihat kita mau mendirikan bank di negara lain itu sangat sulit sekali, tidak segampang di tempat kita, hambatan itu harus mulai dibangun dengan regulasi, peraturan-peraturan, pemerintah pusat, BI, daerah. Yang utama lindungi ekonomi kita terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat," ucapnya.

Jokowi juga menilai tidak ada masalah dengan pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community 2015. Dia meyakini Indonesia bisa menghadapi pasar bebas tersebut jika pertumbuhan ekonomi baik dan pengusaha berkembang dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com