Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu HAM Tak Masuk Debat Capres, KPU Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 09/06/2014, 13:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Ombudsman RI. KPU dianggap mengabaikan rekomendasi Kontras untuk memasukkan isu peradilan HAM sebagai salah satu konten debat calon presiden.

"Kasus penculikan paksa termasuk pelanggaran HAM berat. Dalam kerangka hukum itulah kami buat laporan ke KPU," ujar Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi Yati Andriyani di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Yati mengatakan, KPU dianggap tidak menanggapi masukan Kontras dan para keluarga korban pelanggaran HAM beberapa waktu lalu. Yati mengklaim, Kontras sudah dua kali mengajukan rekomendasi kepada KPU. Pada 14 Maret 2014, Kontras dan keluarga para korban pelanggaran HAM merekomendasikan KPU untuk terbuka kepada masyarakat mengenai rekam jejak capres-cawapres dan menolak capres-cawapres bebas pelanggaran HAM.

Setelah itu, pada 2 Juni 2014, Kontras kembali memberi masukan untuk memasukkan isu HAM ke dalam materi debat capres-cawapres. Kedua rekomendasi tersebut mereka ajukan secara lisan dan tertulis.

Yati menyayangkan, hingga kini KPU belum menanggapi rekomendasi tersebut. Menurut dia, tidak ada penjelasan mengenai cara KPU menindaklanjuti rekomendasi itu dengan sungguh-sungguh. "Setidaknya KPU jelasin ke kami, usulan tersebut diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, dengan alasan apa?" kata Yati.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso, akan menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangan Ombudsman. Ia juga menjamin hasil klarifikasi kepada KPU nantinya akan dilakukan secara tertulis agar ada bukti hitam di atas putih.

"Kami harus minta klarifikasi KPU kenapa masukan Kontras dan keluarga korban pelanggaran HAM belum diberikan klarifikasi mengenai tema HAM dalam debat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com