DPR Minta KSAD Tindak Prajurit yang Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanudin, meminta kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman untuk menelusuri dugaan pengerahan bintara pembina desa untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika informasi tersebut salah, maka ia meminta agar hal tersebut diklarifikasi.

"Kalau (informasi itu) benar, berikan tindakan seperti yang Saudara janjikan," katanya seusai mengadakan rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan jajarannya di Kompleks Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Terkait hal itu, kata Hasanudin, Budiman akan melakukan kontak dengan para panglima komando daerah militer (kodam), komandan distrik militer, dan komandan resimen untuk mengecek kebenaran isu tersebut. Dia mengatakan, hal itu penting agar tidak terjadi sesuatu kesalahan dalam tubuh militer.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, jika informasi tersebut benar, maka yang terjadi adalah ada sebagian anggota TNI pada level tertentu yang memihak pada salah satu capres-cawapres. Para babinsa yang bergerak secara door to door itu telah disusupi. "Jadi, babinsa dikasih duit. Mereka kan juga manusia," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meyakinkan kepada para anggota Komisi I DPR bahwa TNI bersikap netral. Netralitas TNI tersebut, kata Hasanudin, juga sudah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan TNI/Polri harus netral dalam pemilu presiden.

Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat resah oleh pendataan yang dilakukan oleh orang yang mengaku babinsa. Dalam pendataan itu warga diarahkan untuk memilih pasangan capres- cawapres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.