Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat FPI Dukung Prabowo: Perda Syariah Harus Diperbanyak

Kompas.com - 05/06/2014, 11:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Front Pembela Islam (FPI) merestui dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tak secara langsung, tetapi lewat tiga partai Islam di Koalisi Merah Putih.

Demikian disampaikan Ketua Umum FPI Habib Muchsin Alatas saat menerima kedatangan politisi PKS Hidayat Nur Wahid, yang mewakili Prabowo-Hatta. Sedianya, Prabowo dijadwalkan datang ke Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (4/6/2014), tetapi tak bisa hadir.

"Keluarga besar FPI memberikan suara kepada partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Secara tegas kami mendukung dan melimpahkan dukungan melalui partai Islam tersebut," ujar Muchsin seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Muchsin yang meneruskan tongkat kepemimpinan FPI dari pendahulunya, Habib Rizieq Syihab, menambahkan, alasan FPI menitipkan suara kepada ketiga partai tersebut karena masih percaya integritasnya.

Dukungan FPI ini disertai syarat. Ketiga Partai Islam yang ada dalam koalisi harus memastikan Prabowo-Hatta meneruskan perjuangan mereka melawan kemaksiatan, membebaskan Indonesia dari paham impor seperti imperialisme dan liberalisme.

Kelak jika terpilih, Pemerintahan Prabowo-Hatta juga tidak akan menolak pembentukan berbagai peraturan daerah (perda) syariah. Ia menegaskan, perda syariah harus diperbanyak, terutama yang memberangsus kemaksiatan.

Menanggapi syarat yang diajukan FPI, Hidayat Nur Wahid mengaku Prabowo sepakat untuk memajukan umat Islam dan memajukan Indonesia. "Umat Islam di Indonesia mencapai 80 persen. Jika umat Islam maju, otomatis Indonesia juga maju," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com