Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/05/2014, 15:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dan politikus Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih tinggi jika dibandingkan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada akhir bulan lalu.

"Jokowi jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla memiliki persentase tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Burhanuddin mengatakan, pada saat responden disodorkan dua pasangan nama capres dan cawapres, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Ketika responden dimintai tanggapan tentang duet Jokowi-JK dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie berpasangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Jokowi-JK mendapat 60,2 persen, sedangkan Aburizal-Wiranto sebesar 18,8 persen. Sebanyak 20,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Ketika ketiga pasangan itu ditawarkan kepada responden, Jokowi-JK tetap memperoleh persentase tertinggi, yakni 44,2 persen. Adapun Prabowo-Hatta mendapatkan 29,0 persen suara responden dan Aburizal-Wiranto mendapat 12,2 persen suara responden. Sebanyak 14,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa figur cawapres cukup berpengaruh. Namun, figur capres tetap menjadi faktor kunci dalam meraup dukungan. Burhanuddin juga melihat bahwa Jokowi masih mendapat dukungan terbesar dibanding kandidat yang lain. Namun, kata dia, dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin kecil.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com