Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Bogor, Pesaing Terkuat Suryadharma Ali Itu, Ditahan KPK...

Kompas.com - 09/05/2014, 10:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka, Kamis (8/5/2014) malam. Tak hanya menjadi "letupan" di ranah hukum, penangkapan Yasin ternyata berdampak hingga ke dunia politik.

Yasin diciduk tim penyidik KPK di kediamannya di Perumahan Yasmin Sektor II, Kota Bogor, Rabu (7/5/2014) malam. Ketua DPW Jawa Barat Partai Persatuan Pembangunan ini diduga terlibat suap terkait izin rancangan umum tata ruang di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

Sesaat sebelum penangkapan Yasin, penyidik lembaga "anti-rasuah" itu menangkap anak buah Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA Franciskus Xaverius Yohan Yhap.

Ketua KPK Abraham Samad, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, mengatakan, penyidik KPK menemukan uang tunai Rp 1,5 miliar saat menangkap Yasin. KPK juga menduga, sebelumnya Yasin menerima uang Rp 3 miliar. Dengan demikian, total suap diduga mencapai Rp 4,5 miliar.

Tertangkapnya Yasin sontak membuat PPP terkejut. "Begitu mendengar kabar tertangkapnya Yasin, para pengurus DPP langsung melakukan doa bersama agar Yasin diberikan ketabahan," kata Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha, Kamis.

Selain itu, Syaifullah juga menyatakan, partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Yasin untuk menghadapi persidangan kelak. Namun, diberikan atau tidaknya bantuan hukum itu akan tergantung pada permintaan Yasin.

The Future Leader PPP

Nama Yasin mencuat ketika PPP terjerembab dalam konflik internal partai beberapa waktu lalu. Pemicu konflik ditengarai akibat kedatangan tiba-tiba Ketua Umum DPP Suryadharma Ali di tengah orasi bakal calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam masa kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Menanggapi manuver Suryadharma, Yasin menjadi satu dari 26 DPW PPP yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Suryadharma selaku ketua umum. Mereka meminta Suryadharma mengklarifikasi kedatangannya yang mengejutkan dalam kampanye akbar Gerindra.

Mosi tidak percaya itu pun dibalas Suryadharma dengan pemecatan terhadap Yasin dan kawan-kawan. Mereka yang dipecat adalah Waketum PPP Suharso Monoarfa beserta empat ketua DPW PPP termasuk Yasin, serta Sekjen DPP PPP Romahurmuziy alias Romy.

Aksi ini pun dibalas Yasin dan rekan-rekannya dengan memberhentikan sementara Suryadharma sebagai ketua umum partai. Pemberhentian dilakukan melalui rapat pimpinan nasional yang segera direspons menteri agama itu sebagai "rapimnas liar". Waketum DPP PPP Emron Pangkapi didapuk menjadi ketum interim.

Kisruh internal PPP itu juga membuat Ketua PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan sapaan Haji Lulung ikut campur. Di kantor DPP PPP, Lulung sempat bersitegang dengan Yasin dan menuding Yasin berambisi menjadi ketua umum.

"Ini Rachmat Yasin cuma mau jadi ketua umum. Mau jadi ketua umum kok caranya seperti itu," kata tokoh Betawi yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu di "markas Diponegoro". Namun, konflik itu berujung damai. Posisi Suryadharma sebagai ketum dipulihkan, meski masa jabatannya dipangkas setahun lebih cepat menjadi Oktober 2014 dengan percepatan muktamar.

Nama Yasin memang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk bersaing dengan Suryadharma memperebutkan kursi ketua umum dalam muktamar yang sedianya diselenggarakan paling lambat sebulan setelah Pemilu Presiden 2014.

Karenanya, Waketum DPP PPP Achmad Dimyati Kusumah pun mengaku, partainya tak menyangka Yasin dijerat KPK. "Beliau termasuk kader yang potensial dan cerdas, serta calon ketua umum PPP pada masa depan," kata anggota komisi III DPR itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com