Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Koalisi Ramping yang Dimaksud PDI-P dan Jokowi...

Kompas.com - 01/05/2014, 07:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.

Koalisi ramping atau yang oleh PDI-P disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.

Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.

Hasto mengatakan, PDI-P membuka pintu lebar untuk semua partai politik yang bersedia berjuang sesuai dengan garis perjuangan partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah jika PDI-P tak akan membangun koalisi dengan banyak partai.

Dalam koalisi tersebut, kata Hasto, pembagian kekuasaan juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan catatan, ujar dia, pembagiannya dilakukan sesuai kapasitas dan bukan sekadar memberi jatah pada partai tertentu yang telah bersedia bergabung dan memberikan dukungan sebagai upaya pemenangan.

"Pembagian kekuasaan sudah menjadi perintah konstitusi agar tercipta check and balances. Namun, skala prioritasnya adalah berbagi tugas dengan mereka yang punya integritas, punya kompetensi, dan punya semangat juang untuk Indonesia," papar Hasto.

Dengan begitu, Hasto berharap kerja sama politik antarpartai akan terjalin dengan sangat sederhana. Landasan dan tujuannya adalah sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat melalui bakal calon presiden yang diusung oleh PDI-P, Joko Widodo.

"Koalisi yang tidak tersandera kepentingan kekuasaan menjadikan Jokowi bebas dan merdeka untuk membangun kekuatan nasional yang berdedikasi pada kesejahteraan rakyat," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, koalisi ramping yang diidamkan PDI-P ini sempat menuai kritik. Koalisi itu sempat diartikan sebagai koalisi golongan tertentu yang tak melibatkan sebanyak-banyaknya partai dalam mengelola kemajemukan Indonesia.

Berkebalikan dengan PDI-P, Partai Gerindra terang-terangan tengah berupaya membangun koalisi gemuk yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai. Tujuan dari pilihan partai ini adalah pemahaman tentang perlunya keterlibatan semua golongan dalam pemerintahan sehingga tercipta soliditas antara kinerja pemerintah dan parlemen.

Baca juga: Soal Koalisi, Mengupas Penampakan Dominasi Jokowi dan Prabowo...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com