Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2014, 09:32 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, berpendapat, Jusuf Kalla (JK) merupakan intelektual, berwawasan global dan negosiator ulung. Jika dipasangkan dengan bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo, dalam pemilu presiden mendatang, JK dinilainya dapat "menenggelamkan" pria yang akrab disapa Jokowi itu.

"Hal ini dibuktikan ketika menjadi mediator konflik Aceh dan Ambon. Jadi kalau Jokowi jadi presiden, JK kemungkinan bisa menenggelamkan figur Jokowi. Jangankan Jokowi, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja hampir 'disalip' oleh JK," ujar Syarwi seperti dikutip dari Antara.

Menurut dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut, JK memiliki pengalaman yang luar biasa. Selain pernah menjadi wakil presiden, JK juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"JK itu kalau kita komparasikan dengan Jokowi, sudah tujuh lap. Jokowi tertinggal," ujar dia.

Syarwi mengatakan, JK mempunyai kelebihan, yaitu rekam jejak di pemerintahan. Bahkan, gagasannya, yakni konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kg, dapat berjalan dengan baik.

"Komunikasi JK dahsyat, sampai hari ini namanya tidak tenggelam walaupun tidak menjadi wapres lagi. Berbeda misalnya dengan Hamzah Haz yang masa jabatannya sebagai wapres habis, namanya pun tenggelam," ujar dia.

Selain itu, ia menambahkan, JK memiliki kapasitas manajerial. Hal tersebut dibuktikan ketika menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

"Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tak ada jaminan hubungan antara Jokowi dan JK bisa harmonis lima tahun bila keduanya menjadi presiden dan wakil presiden," kata dia.

Berbagai kalangan mendorong Jokowi agar dipasangkan dengan JK. Wacana itu sudah muncul jauh sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Pascapileg, dorongan itu semakin kencang. Jokowi sendiri menilai positif JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com