Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Jenuh Hadapi Isu Orang Hilang

Kompas.com - 20/04/2014, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan kejenuhannya terhadap isu orang hilang yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut wacana ini sebagai isu rutin yang digencarkan menjelang Pemilu.

"Ini sudah menjadi isu rutin, wacana daur ulang. Bahkan oleh beberapa pihak menjadi fitnah rutin lima tahunan. Kami tidak melihat ada hubungannya dengan Prabowo," ujar Fadli dalam diskusi politik di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014 petang).

Fadli mengatakan, kebanyakan serangan fitnah ini berasal dari dunia maya yang tidak jelas oknum mana yang menggencarkan. Bahkan, beberapa ormas atas nama pelindung hak asasi pun turut menyudutkan Prabowo. Fadli bersikukuh, nama Prabowo tidak terkait dalam masalah tersebut.

"Yang terlibat masalah dulu sudah diadili tahun 1999, sejumlah orang Kopassus. Masalah Trisakti juga sudah selesai, ada polisi yang terlibat. Sudah diadili juga," kata Fadli.

Fadli menilai, masalah menahun ini berkembang menjadi alat politik untuk menyerang partainya. Bahkan, Fadli menantang untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum jika ada bukti-bukti kuat yang bisa dipaparkan.

"Sekarang ini masalah orang hilang selalu jadi alat politik. 2004 lalu Prabowo enggak nyapres, tapi Wiranto yang maju. Saya justru diajak NGO untuk hantam Wiranto," kata Fadli. "Kalau betul-betul ingin atasi isu HAM, kita pisahkan dari persoalan politik. Jangan jadikan HAM sebagai alat politik," lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar pun mempertanyakan sikap Gerindra terhadap kasus orang hilang belasan tahun yang lalu.

"Jika peduli isu HAM, kenapa Partai Gerindra tolak diskusi orang hilang dan anggap sudah selesai? Kenapa saat bahas itu malah pembelaan personal?" tanya Haris.

Haris pun menyayangkan langkah parpol yang menurutnya hanya mengangkat isu-isu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Sementara isu mengenai HAM termasuk hak mendapatkan keadilan dan kebenaran seolah diabaikan.

"Saat mereka jadi presiden, mereka mengemban masalah negara. Kenapa dalam konteks orang hilang enggak dibahas? Enggak hanya Gerindra, tapi partai lain juga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com