Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2014, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan kejenuhannya terhadap isu orang hilang yang kerap dikaitkan dengan bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut wacana ini sebagai isu rutin yang digencarkan menjelang Pemilu.

"Ini sudah menjadi isu rutin, wacana daur ulang. Bahkan oleh beberapa pihak menjadi fitnah rutin lima tahunan. Kami tidak melihat ada hubungannya dengan Prabowo," ujar Fadli dalam diskusi politik di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2014 petang).

Fadli mengatakan, kebanyakan serangan fitnah ini berasal dari dunia maya yang tidak jelas oknum mana yang menggencarkan. Bahkan, beberapa ormas atas nama pelindung hak asasi pun turut menyudutkan Prabowo. Fadli bersikukuh, nama Prabowo tidak terkait dalam masalah tersebut.

"Yang terlibat masalah dulu sudah diadili tahun 1999, sejumlah orang Kopassus. Masalah Trisakti juga sudah selesai, ada polisi yang terlibat. Sudah diadili juga," kata Fadli.

Fadli menilai, masalah menahun ini berkembang menjadi alat politik untuk menyerang partainya. Bahkan, Fadli menantang untuk mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum jika ada bukti-bukti kuat yang bisa dipaparkan.

"Sekarang ini masalah orang hilang selalu jadi alat politik. 2004 lalu Prabowo enggak nyapres, tapi Wiranto yang maju. Saya justru diajak NGO untuk hantam Wiranto," kata Fadli. "Kalau betul-betul ingin atasi isu HAM, kita pisahkan dari persoalan politik. Jangan jadikan HAM sebagai alat politik," lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar pun mempertanyakan sikap Gerindra terhadap kasus orang hilang belasan tahun yang lalu.

"Jika peduli isu HAM, kenapa Partai Gerindra tolak diskusi orang hilang dan anggap sudah selesai? Kenapa saat bahas itu malah pembelaan personal?" tanya Haris.

Haris pun menyayangkan langkah parpol yang menurutnya hanya mengangkat isu-isu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Sementara isu mengenai HAM termasuk hak mendapatkan keadilan dan kebenaran seolah diabaikan.

"Saat mereka jadi presiden, mereka mengemban masalah negara. Kenapa dalam konteks orang hilang enggak dibahas? Enggak hanya Gerindra, tapi partai lain juga," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com