Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Romy Ingin Usung SBY Cawapres

Kompas.com - 19/04/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menentang keras manuver Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mendekati Partai Gerindra. Rupanya, pria yang akrab disapa Romy itu memiliki rencana lain untuk partainya.

Dia ingin PPP beserta partai islam lainnya berkoalisi bersama Partai Demokrat dan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon wakil presiden. "Bukan tidak mungkin kita (partai islam) membangun poros tengah dengan mengusung SBY sebagai calon wakil presiden. Itu bisa saja dilakukan," kata Romy di DPP PPP, Sabtu (19/4/2014).

Menurut Romy, saat ini sudah ada tiga kekuatan besar yang akan bersaing dalam pilpres mendatang. Mereka adalah bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo, bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres Golkar Aburizal Bakrie.

Namun jika partai islam bersatu dengan Demokrat dan mengusung SBY sebagai cawapres, menurutnya ketiga calon tersebut bisa dikalahkan. Masalah capres yang akan diusung, menurutnya, akan ditentukan belakangan berdasarkan perundingan anggota koalisi.

"Jangan salah, Pak SBY itu elektabilitasnya masih tinggi. Hampir 50 persen lebih. Bisa mengalahkan Jokowi dan Prabowo," ujar Romy.

"Apalagi kita melihat komunikasi politiknya santun. Dia yang pertama kali memberikan selamat usai pemilihan legislatif. Jadi bisa saja nanti SBY kembali maju tetapi menjadi calon wakil presiden," tambahnya.

Namun Romy mengatakan, wacana ini baru bersifat pribadi. Dia mengaku belum membicarakannya secara serius dengan internal PPP. Begitu pun dengan partai islam lain atau partai Demokrat.

"Biarkanlah itu menggelinding untuk sebuah wacana," pungkasnya.

Sebelumnya, wacana menjadikan SBY sebagai cawapres juga pernah digulirkan oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Anas yang kini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menilai, langkah Demokrat yang menjadikan SBY cawapres dapat menyelamatkan partai berlambang mercy itu dari keterpurukan. Namun beberapa elit Demokrat justru bereaksi keras dengan wacana tersebut dan menganggapnya sebagai suatu sindiran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com