Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui, semua partai politik langsung bermanuver. Hasilnya antara lain muncul wacana membentuk poros baru yang digagas partai berbasis massa Islam untuk menghadapi pemilu. Poros baru itu rencananya akan dinamai koalisi Indonesia Raya.

Namun, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, poros baru itu sulit terealisasi. Pasalnya, tiap-tiap partai telah memiliki figur untuk diusung menjadi bakal calon presiden.

"Saya berharap ada poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo, tapi itu sulit," kata Hanta, dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Di luar itu, kata Hanta, keberadaan koalisi Indonesia Raya masih sangat rapuh. Selain sulit bersatu, partai-partai yang akan bergabung di dalamnya diperkirakan tak akan terlalu loyal. 

Hanta memberi contoh, bila PDI Perjuangan berniat mengambil salah satu ketua umum dari partai-partai tersebut untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu pilpres, apakah partai tersebut akan bertahan di koalisi atau memilih menjadi cawapres?

Menurut Hanta, kemungkinan besar, partai memilih untuk mengajukan bakal cawapres untuk Jokowi ketimbang bertahan di dalam poros baru koalisi Indonesia Raya. "Bagaimana kalau Jokowi minta Pak Hatta (Rajasa) jadi cawapres, maka tak akan ada poros baru itu. Ini karena semua capres ingin jadi cawapresnya Jokowi," ujarnya.

Hanta menegaskan, saat ini semua partai sedang mencari cara untuk terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Salah satunya dengan menyuarakan koalisi Indonesia Raya untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Selain poros Jokowi, kata Hanta, poros Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres juga masuk dalam radar semua partai. Sulit bagi Hanta memercayai ada partai politik yang menolak ketika figurnya diminta untuk menjadi bakal cawapres Jokowi atau Prabowo.

"Taktisnya begini, ada capres yang dianggap kuat, Jokowi dan Prabowo. Semua partai menunggu, kalau diminta jadi cawapres, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada Kamis (17/4/2014), Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai politik.

Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan semua partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com