Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: "Money Politics" Hambat "Jokowi Effect"

Kompas.com - 15/04/2014, 14:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat Politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, "Jokowi effect" dalam pemilu legislatif 9 April kemarin tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap PDI Perjuangan karena terhambat oleh berbagai faktor. Salah satunya, menurut dia, adalah "money politics" atau politik uang yang dilakukan oleh lawan politik PDI-P.

"Ini banyak faktor yang terjadi pileg, tidak bisa "Jokowi effect" ini dianalisis dengan satu sisi saja. Misalnya ada faktor money politics. Kampung saya itu ada beberapa caleg yang memberi uang ke kelompok di sana," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Kenapa Efek Jokowi Tidak (Di)maksimal(kan)?' di Cikini, Jakarta, Selasa (15/4/2014) siang.

Menurut Boni, politik uang memang sangat berpengaruh dalam proses pemilu. Bahkan, dia menilai, politik uang ini akan lebih ampuh daripada serangan udara dan pencitraan melalui media massa.

Pernyataan Boni itu diamini oleh pengamat politik lainnya, Burhanuddin Muhtadi. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah poltik uang itu memang benar-benar terjadi secara signifikan.

"Tapi kalau benar ada politik uang seperti yang dikatakan Boni tadi, jelas itu akan menghambat elektabilitas Jokowi," ujar dia.

Selain politik uang, tambah Boni, efek Jokowi juga tidak bekerja karena Gubernur DKI Jakarta itu bukan lah petarung langsung di pemilu legislatif. Di pemilu presiden mendatang, dia meyakini Jokowi akan menang telak.

"Lagipula, saya tidak setuju kalau dikatakan tidak ada "Jokowi effect". Lucu juga sebenarnya banyak orang nanya kenapa efek Jokowi tidak bekerja? Kalau enggak ada Jokowi, PDI-P cuma dapat 11 persen," pungkas Boni.

Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PDI-P dalam pileg sekitar 19 persen. Adapun target PDIP mencapai 27 persen. Hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com