Saksi: Tak Etis Budi Mulya Pinjam Rp 1 Miliar dari Robert

"Kita meminjam, walau secara pribadi, ya itu agak kurang etis. Bank Century itu di bawah pengawasan Bank Indonesia," kata Wahyu, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century dengan terdakwa Budi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Wahyu menjelaskan, masalah penonaktifan itu dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Menurut Wahyu, saat itu BI tak mau menonaktifkan Budi dan meminta Budi sendiri yang meminta penonaktifan tersebut.

"Akan lebih bagus kalau Pak Budi sendiri yang minta nonaktif. Jadi itu yang dilaksanakan," terang Wahyu.

Adanya peminjaman uang itu diketahui dari laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008. Menurut Wahyu, peminjaman tersebut bisa menimbulkan conflict of interest. Selain itu, BPK juga mencurigai mengapa Budi meminjam uang kepada Robert yang merupakan bagian dari Bank Century. Padahal, saat itu Bank Century juga sedang mengalami kesulitan likuiditas.

"Saya pernah diskusi dengan orang BPK masalah pinjaman ini dan menyatakan itu rasanya sebagai deputi dewan gubernur masak mau mengorbankan karirnya untuk pinjaman Rp 1 miliar? Jangankan deputi gubernur, kepala seksi pun belum tentu mau kalau dikaitkan dengan itu," terang Wahyu.

Sebelumnya, Budi menegaskan bahwa uang itu merupakan perjanjian pinjam meminjam secara pribadi dengan Robert dan tidak terkait pemberian FPJP.

Dalam kasus ini, Budi didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari Robert. Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi juga dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Robert sebesar Rp 2,753 miliar.

Selain itu, Budi selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa saat itu diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, serta Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang 8, dan Raden Pardede selaku Sekertaris KSSK. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.