Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: "Jokowi Effect" Justru Menguntungkan Partai Lain

Kompas.com - 11/04/2014, 19:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli menilai, deklarasi Joko Widodo sebagai bakal calon presiden PDI Perjuangan membawa pengaruh dalam konstelasi politik pemilihan legislatif 2014. Menurut dia, "Jokowi Effect" tak hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga membawa dampak positif bagi partai lain.

"Kata orang tidak ada pengaruhnya Jokowi effect, sebenarnya menurut saya ada. Justru karena Jokowi dicapreskan oleh PDI-P ini, partai lain jadi bekerja keras dan bergairh untuk mendongkrak suara partainya. Efek Jokowi ada, tapi dampak positifnya bukan buat PDI-P tapi buat partai lain," kata Melani, dalam diskusi 'Membaca Arah Koalisi Partai Politik' di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (11/10/2014) siang.

Melani mengatakan, jika melihat hasil quick count sejumlah lembaga, tergambar bahwa sejumlah partai berhasil mendongkrak atau mempertahankan perolehan suara seperti pada Pemilu 2009. Meski suara Demokrat diperkirakan merosot tajam, ia bersyukur masih memenuhi ambang batas parlemen. Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara Demokrat berada di kisaran 9-10 persen. Pada Pemilu 2009, Demokrat menjadi pemenang dengan 20,81 persen. 

"Selama ini lembaga survei memprediksi kami mendapat dibawah 7 persen. Bahkan lembaga survei itu ada yang memprediksi Demokrat terancam tidak lolos parliamentary threshold (3,5 persen). Alhamdulillah buktinya sekarang bisa dapat 9 persen," ujarnya.

Hasil yang diperoleh Demokrat, kata Melani, dipengaruhi sejumlah isu korupsi yang menghantam partainya dalam tiga tahun terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com