Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Jokowi dan Ganjar tentang Caleg "Banteng Hitam"

Kompas.com - 28/03/2014, 07:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran juru kampanye nasional pada kampanye pemilihan kursi legislatif di sejumlah daerah di Indonesia bukan berarti bebas dari kritik bagi calon wakil rakyat tersebut. Dua jurkamnas terkenal, Joko Widodo serta Ganjar Pranowo, memiliki pandangan tersendiri soal kualitas caleg-caleg yang lahir dari partai berlambang banteng hitam moncong putih.

Di sela-sela kesibukannya kampanye di Bandar Lampung, akhir pekan lalu, Ganjar mengatakan, kualitas caleg PDI Perjuangan dari skala satu hingga 10 berada di urutan tujuh. Masih banyak caleg yang belum memahami fungsi legislatif, mulai dari pembuatan undang-undang (legislasi), penyusunan anggaran (budgeting), dan fungsi kontrol pemerintah (controlling).

"Kita kurang di legislasi. Ini sulit karena harus membuat konsepsi, membayangkan aturan ini bisa jalan atau enggak, konsekuensi anggarannya berapa, konsekuensi sosialnya apa. Itu yang menjadi proyeksi. Ini yang caleg kita belum," ujar Gubernur Jawa Tengah kepada Kompas.com.

Kualitas calon anggota legislatif seperti itu, kata Ganjar, memiliki konsekuensi negatif yang besar. Misalnya, tidak memperjuangkan program dengan tak datang rapat, ngotot mengesahkan program titipan, aksi lobi-lobi antara fraksi soal kualitas peraturan, serta berbagai bentuk keabsenan kualitas calon legislatif yang lainnya. Tak jarang kepercayaan publik terhadap legislatif "terjun bebas".

Rekrutmen politik

Di dalam sebuah blog, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, kualitas calon legislatif partainya pada 2014 diprediksi bakal jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya, partainya hanya memakai mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian kualifikasi kader, yakni pemahaman ideologi yang mampu mengusahakan kebijakan bagus di parlemen.

Tahun ini prosesnya berbeda. Di sela-sela penyaringan, terdapat psikotes. Hasil psikotes tersebut bakal digunakan sebagai bahan penempatan sang caleg. Apakah di eksekutif sebagai pemimpin daerah, legislatif baik di tataran nasional maupun provinsi, ataupun menjabat sebagai pejabat badan usaha milik negara (BUMN).

Serba salah

Persoalan kedua, Joko Widodo menilai, ada di publik. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, caleg yang telah dikader sebaik serta seberkualitas apa pun, tidak ada gunanya jika telah disodorkan ke hadapan publik. Sebab, publik akan memilih dengan seleranya masing-masing. Ada yang melirik hanya melalui penampilan fisik, ada yang memilih karena politik uang, kedekatan silsilah keluarga. Nah, yang paling beruntung itu jika konstituen memilih caleg dari kualitas rekam jejak kariernya. Ungkapan "apa pun lirik lagunya, yang penting joget" sangat cocok menggambarkan situasi itu.

"Memang, rekrutmen politik tidak menentukan karena yang milih kan rakyat. Kita sudah siapkan yang baik, ini, itu, tapi yang dipilih yang lain. Kita ini jadinya mau gimana dong," ujar Jokowi kepada Kompas.com pada kesempatan kampanye beberapa waktu lalu.

Namun, Jokowi tidak menyalahkan masyarakat. Jokowi mengaku bahwa kesalahan tetap ada di partai. Oleh sebab itu, rekrutmen politik internalnya akan diperbaiki dan diperketat. Menurut pria yang bakal dicalonkan sebagai presiden dari PDI Perjuangan tersebut, partainya mesti melihat kebutuhan rakyat pada masa kini dan depan.

"Yang penting santun dululah, tak usah menyakiti yang lain, tidak usah kritik kekurangan lain karena belum tentu kita itu lebih baik dari mereka," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com