Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Harusnya Parpol Malu Kenapa Rakyat Tidak Mau Memilih"

Kompas.com - 15/03/2014, 11:31 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai partai politik peserta Pemilu 2014 bertanggung jawab terhadap fenomena golongan putih (golput) dalam pemilu. Sebab, masih adanya golput lantaran ketidakpercayaan terhadap parpol.

"Sebenarnya ini bukan tanggung jawab KPU (Komisi Pemilihan Umum), tapi ini tanggung jawab parpol. Harusnya parpol malu kenapa rakyatnya tidak mau memilih," ujar Titi dalam diskusi "Rakyat Memilih Siapa?" di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Titi, pemilih tidak mau lagi termakan janji parpol. Selama ini, parpol dinilai belum dapat meyakinkan pemilih terhadap visi dan misinya. Rekam jejak para calon legislatif juga tidak disampaikan secara terbuka. Selain itu, perilaku buruk kader parpol yang menjadi wakil rakyat juga mempengaruhi munculnya golput.

Untuk itu, parpol harus bekerja keras agar mendapat dukungan. "Selama ini kita tidak tahu menu yang diracik partai di dapurnya. Tapi ketika jadi prasmanan, harus dipilih. Kita harus pasrah dengan menu apa saja yang disajikan," katanya.

Pengamat politik Hanta Yuda menilai saat ini rakyat lebih melihat sosok atau tokoh utama dibanding partai. Rakyat memilih karena adanya tokoh di partai tersebut. "Kalau demokrasi mau sehat kelembagaan partai yang dikuatkan," kata Hanta.

Dalam sejumlah hasil survei, angka golput masih relatif tinggi. Terakhir, dalam survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), sebesar 6,64 persen responden menyatakan akan golput. Sisanya, 56,48 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com