Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Jokowi Diprediksi Stabil, Tak Akan Terjun Bebas

Kompas.com - 09/03/2014, 16:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Political Communication Institute menempatkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, yakni sebesar 22,9 persen. Survei tersebut semakin menguatkan survei-survei sebelumnya yang menempatkan Jokowi sebagai kandidat capres terkuat saat ini.

Pengamat komunikasi politik sekaligus akademisi Universitas Pelita Harapan, Emrus, mengatakan bahwa politik bisa saja berubah di menit-menit terakhir, termasuk elektabilitas Jokowi. Namun, dalam komunikasi politik, Emrus yakin elektabilitas Jokowi masih akan stabil dan tidak akan sampai terjun bebas.

Menurut Emrus, tingkat popularitas seseorang terbagi ke dalam tiga tingkat, yakni tahu (kognisi), ingat (recalling), dan top of mind. Ia mengatakan, ketika popularitas seseorang sudah pada tingkat top of mind, maka popularitas itu sudah sulit berubah. "Contohnya Jokowi yang tinggi sekali, tidak akan berubah. Paling kalaupun turun tidak sampai 5 persen. Tidak akan ada perubahan signifikan," ujar Emrus di Jakarta, Minggu (9/3/2014).

Dengan tingkat elektabilitas Jokowi yang fantastis ini, kata Emrus, maka akan sangat bermanfaat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusungnya guna mendongkrak suara partai. Menurut dia, jika PDI-P tidak mengusung Jokowi sebagai calon presiden, maka partai tersebut akan kembali menelan pil pahit dalam Pilpres 2014.

"Fenomena Jokowi ini sudah sampai tahap pokoke (yang penting, red) Jokowi. Kalau Jokowi yang disebut, orang-orang bilang capres. Saat tokoh lain yang disebut, yang muncul malah kasus korupsinya," kata Emrus.

Menurut Emrus, tidak ada pilihan bagi PDI-P selain mengusung Jokowi sebagai capres dan mendeklarasikannya sebelum pelaksanaan pemilu legislatif. Jika nama Jokowi ditonjolkan saat ini, Emrus yakin bahwa elektabilitas PDI-P akan melonjak tinggi.

Mengenai calon wakil presiden yang pantas disandingkan dengan Jokowi, Emrus mengatakan, Jokowi harus bisa menutupi celah kelemahan mantan Wali Kota Solo itu. Misalnya, Jokowi dinilai lemah di bidang hubungan diplomasi dan pertahanan. "Butuh orang yang menguasai kedua hal itu," ujarnya.

Emrus mengajukan nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, yang dinilai sudah cukup senior di dunia perpolitikan sehingga orang yang pantas mendampingi Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com