Membela Diri di Hadapan Hakim, Chairun Nisa Menangis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Chairun Nisa, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar membacakan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan Jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/3/2014). Sama seperti yang biasa dilakukan terdakwa kasus korupsi lain di hadapan majelis hakim, Nisa sempat menitikkan air mata saat membacakan pledoi.

Dalam pledoi itu, Nisa menyampaikan permintaan maaf kepada anaknya. "Maafkan saya Nak, meskipun saya sekarang di tahanan. Pesan Mamah, jagalah kesehatanmu. Kesehatan ayahmu," kata Nisa dengan nada lirih.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa. "Sangat sulit untuk mengerti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai kalau menghubungi Akil adalah inisiatif saya, padahal tidak, saya hanya berusaha menolong," ujarnya.

Dia mengaku tidak dapat menerima dan sangat menderita dengan tuntutan yang diajukan jaksa. "Saya tidak paham seluk-beluk penuntutan. Tapi saya merasa derita saya kian bertambah ketika penuntut umum membacakan tuntutannya," ujar Nisa, kali ini sambil menitikkan air mata.

Dia menganggap perbuatannya merupakan niat baik. Namun, menurutnya, justru tidak terbalas dengan kebaikan pula. "Setelah mengurai perjalanan hidup dan politik, serta yang menimpa saya, saya sadar niat baik tidak mendatangkan kebaikan. Nulung kepentung," tutupnya.

Setelah mendengar pledoi dan keterangan dari kuasa hukumnya, Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk menolak pembelaan Nisa. Jaksa tetap teguh dengan tuntutan yang telah diajukannya.

Sebelumnya, Jaksa menuntut Nisa hukuman pidana selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jaksa menilai Nisa terbukti menerima uang dari Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih untuk menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Akil Mochtar sebesar Rp 3 miliar.

"Memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana 7 tahun 6 bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/2/2014).