Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MA: 2013, Perkara yang Diputus Capai Jumlah Tertinggi dalam Sejarah

Kompas.com - 26/02/2014, 15:46 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, pada tahun 2013, lembaganya mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dalam hal memutus perkara. Sepanjang tahun 2013, kata Hatta, MA telah memutus 16.034 perkara atau naik 45,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 10.995 perkara.

"Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terbanyak, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung," kata Hatta dalam penyampaian tunggal laporan tahunan MA, di Kantor Sekretariat MA, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2013, jumlah sisa perkara yang belum putus yang ditangani MA menunjukkan angka paling rendah dalam satu dekade terakhir. Hatta menyebutkan, pada akhir tahun 2013, MA memiliki 6.415 perkara atau turun 36,56 persen dari sisa pada tahun 2012, yaitu 10.112 perkara.

Dia mengatakan, capaian ini juga ditandai dengan meningkatnya rasio produktivitas dalam memutus, dan rasio penyelesaian perkara yang menjadi tolok ukur kinerja pengadilan. Menurut Hatta, kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan.

"Produktivitas dalam memutus (menunjukkan) peningkatan menjadi 71,42 persen. Untuk tingkat penyelesaian perkara, tahun ini, Mahkamah Agung mencapai rasio pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju sebesar 100,19 persen atau lebih baik dari tahun 2012," kata dia.

Dia juga mengatakan, kerja keras aparatur peradilan pun diapresiasi oleh lembaga eksternal. Salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK menempatkan MA pada peringkat pertama sektor instansi nasional vertikal dengan nilai 7,05.

Selain KPK, kinerja MA dalam hal pengelolaan anggaran juga mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, Hatta mengatakan, MA mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

"Ini menjadi salah satu indikator dari terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com