Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal di Konvensi Demokrat, Bupati Kutai Timur Ikut Konvensi Rakyat

Kompas.com - 21/02/2014, 20:54 WIB
Kontributor Samarinda, Yovanda Noni

Penulis


SAMARINDA, KOMPAS.com — Untuk terus melaju menjadi calon presiden, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, serius ikuti rangkaian konvensi rakyat yang digagas oleh Sholahuddin Wahid.

Dia mengatakan, mengikuti konvensi rakyat ini merupakan keseriusannya mencalonkan diri menjadi presiden seusai gagal mengikuti konvensi Partai Demokrat.

“Apa yang saya lakukan di Sangatta (Kutai Timur), saya tidak bisa menyebutkan prestasi diri saya satu-satu, itu orang lain yang menilai. Ada tidak bupati, gubernur, menteri yang mencabut izin perusahaan asing? Kalau itu dikatakan prestasi terserah, tidak juga tidak masalah. Tapi saya paling anti-menyebut diri saya berprestasi,” katanya (21/2/2014).

Ditanya mengenai kesiapannya "nyapres", Isran Noor menyatakan percaya diri. Bahkan, ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini meminta masyarakat untuk menilainya selama menjadi Bupati Kutai Timur. Dia menyebut banyak hal yang bisa dipelajari apa yang telah ia lakukan. “Saya siap. Kalau tidak siap, untuk apa saya mengikuti konvensi?” tandasnya.

Terkait target, Isran mengaku tak punya target akhir. Dia hanya mengikuti keinginan rakyat, dan serius terjun ke dalamnya. Sedangkan keputusan keikutsertaannya di konvensi rakyat, Isran mengaku didaftarkan oleh komite karena dinilai mampu. “Saya ikuti konvensi rakyat, karena saya diikutkan oleh komite,” katanya.

Meski demikian, Isran beranggapan menjadi presiden merupakan tujuan akhirnya di dunia politik. Jika gagal, sebut Isran, ia akan istirahat dari dunia politik. Dia juga akan tegas menolak jika mendapat tawaran kursi menteri di kabinet mendatang.

“Tidak untuk tawaran menteri. Saya berjuang untuk kepentingan yang lebih besar. Pasca-2016 seusai masa jabatan Bupati Kutai Timur habis, saya akan istirahat kalau saya gagal,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com