Diawasi BPKP, Kemhan Yakin Dana Kapal Selam Tak Diselewengkan Jelang Pemilu

"Di sini juga diawasi melekat oleh BPKP. Jadi khayalan mendekat ada hubungannya ke pemilu itu menurut saya terlalu jauh, tidak mendasar," ujar Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Zilmi Karim, di Gedung Kemhan RI, Rabu (19/2/2014).

Seperti dikutip dari Kompas, pemerintah dan Komisi I DPR telah menyepakati suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PAL senilai total 250 juta dollar AS. Dana tersebut dianggarkan lewat APBN Perubahan 2014 dan akan dicairkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 188 juta dollar AS atau Rp 2 triliun dianggarkan pada April 2014.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan, pencairan dana untuk proyek kapal selam baru akan dilakukan Oktober 2014. Pendiri Koalisi Netralitas TNI, Muradi, menilai, pencairan anggaran pembangunan kapal berisiko terjadi penyimpangan dalam penggunaannya untuk mendukung kelompok atau figur tertentu jelang pemilu.

"Berdasarkan pengalaman pelaksaan pemilu sebelumnya, ditemukan ada langkah secara sistematis atau sporadis yang membuat TNI tidak netral," kata Muradi seperti dikutip dari Kompas.

Ia berharap pencairan dana yang berdekatan dengan Pemilu 2014 itu ditunda. Sementara itu, Zilmi menambahkan, pembangunan kapal selam untuk kemajuan industri pertahanan di Indonesia. Pembangunan kapal selam ini bekerja sama dengan Korea Selatan.

"Di sini kita butuh satu kesatuan visi. Dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan," katanya. Ketua Tim Pelaksana KKIP, Laksamana (Purnawirawan) Sumardjono, menambahkan, kebutuhan kapal selam di Indonesia mendesak karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan.