Kompolnas: Polri Jangan Gali Lubang Tutup Lubang Amankan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan langkah Polri yang akan menambal kekurangan biaya pengamanan Pemilu 2014. Menurut Kompolnas, pemerintah pusat yang seharusnya menambah kekurangan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Kompolnas Adrianus Meliala di Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Menurut Adrianus, jika menggunakan anggaran Polri untuk pengamanan rangkaian Pemilu 2014, maka sama saja Polri gali lubang dan tutup lubang anggaran.

"Tambahan anggaran baru, dari fresh money lah, bukan dari anggaran Polri yang ada. Anggaran yang sekarang ini kurang kok," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan, dari Rp 45 triliun DIPA anggaran Polri 2014, sebesar 75 persen di antaranya digunakan untuk belanja modal dan belanja barang Polri. Jumlah tersebut dinilai tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan Polri untuk satu tahun.

"Belanja modal saja hanya cukup untuk sampai bulan Juni, belanja barang hanya cukup untuk membangun sepertiga kekuatan. Sekarang dikurangi lagi untuk pemilu, itu namanya gali lubang tutup lubang," katanya.

Adrianus menambahkan, Polri tak bisa menutup anggaran pemilu dengan memotong anggaran gaji pegawainya. Jika hal itu sampai dilakukan, tentu akan mendapat penolakan dari seluruh anggotanya.

"Kan enggak mungkin diambil dari anggaran belanja pegawai, bisa ngamuk-ngamuk. Yang diambil tentunya dari anggaran belanja barang dan modal, dari operasional dan infrastruktur," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pengamanan pemilu yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri. Meski demikian, anggaran tersebut masih kurang karena Polri memerlukan dana pengamanan pemilu paling sedikit sebesar Rp 1,6 triliun.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, revisi pada DIPA anggaran Polri 2014 akan dilakukan dengan memangkas sejumlah program yang tak terlalu mendesak. Kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar akan diambil dari revisi anggaran tersebut.