Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempeli Biskuit Kemenkes dengan Foto, Wirianingsih Dibicarakan di Medsos

Kompas.com - 20/01/2014, 20:14 WIB
Hindra Liauw

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon anggota legislatif Dapil DKI Jakarta 3, Wirianingsih atau Wiwik, jadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter. Baru-baru ini, politisi PKS ini menempeli biskuit Kementerian Kesehatan dengan stiker dirinya. Padahal, biskuit yang dibagi-bagikan untuk korban banjir tersebut dibeli dengan anggaran negara.

"Inilah kelakuan @wirianingsih caleg partai dakwah yg gk bisa bedakan antara Iklas," ujar akun @doggerice.

Pemilik akun ‏@yudhawiranata juga menyesalkan penempelan stiker tersebut. "Ibu @wirianingsih tega sekali anda mendompleng bencana utk kepentingan politik?" kicaunya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan, "Kalo bener bantuannya dari doi sih masih mending, lha ini bantuan dari kemenkes diklaim kalo @wirianingsih yg 'memperjuangkan'. Prek!!!"

Lain lagi dengan pemilik akun @WJB__. Ia mengatakan, "Pernah lihat "Posko Jokowi" dan dia nongkrong disana saat banjir atau bungkusan jokowi? Bandingkan dg @wirianingsih yg kampanye illegal."

Sementara itu, ‏@OrissaSofyan mengatakan, "Duh, caleg dari PKS ini... Ga usah gini2 juga kali ya. Shame on you @wirianingsih."

Seperti diwartakan, biskuit untuk korban banjir itu ditempeli foto dirinya. Tak cukup hanya foto, pada bungkus biskuit itu juga ada tulisan "Bantuan ini diperjuangkan dan diusahakan oleh Dra Wirianingsih, M.Si Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKS Periode 2009-2014. Caleg DPR RI Dapil DKI 3. Cerdas-Ramah-Peduli".

Menanggapi hal itu, Wirianingsih mengklaim tidak tahu-menahu dengan pemberian biskuit gratis berfoto dirinya itu. "Saya tidak tahu, dan tidak menduga," ujar Wirianingsih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Ia mengatakan, hal itu tidak melanggar undang-undang. Ia juga mengklaim tidak pernah menginstruksikan penggunaan atribut kampanye. "Saya berprasangka saja, kalau teman-teman di lapangan berniat baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wirianingsih pernah menjadi bahan pembicaraan di media sosial terkait pernyataannya yang dinilai kurang simpatik terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini disampaikan Wirianingsih pada rapat dengar pendapat di parlemen dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada 2013 silam. Rapat tersebut, di antaranya, menyinggung soal obat gratis bagi ODHA.

"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wirianingsih.

Pernyataan ini sangat menyakitkan ODHA. "Itu sangat diskriminatif, membuktikan bahwa dia menganggap HIV/AIDS layak dihukum. Dia tidak manusiawi. Orang yang menderita HIV/AIDS itu, dia sudah merasa terhukum karena stigma sosial masih kuat," kata aktivis HIV/AIDS, Baby Jim Aditya.

Belakangan, Wirianingsih menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut. (Baca: Diskreditkan ODHA, Politikus PKS Minta Maaf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com