Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Banjir Dimanfaatkan untuk Serang Jokowi-Ahok

Kompas.com - 20/01/2014, 10:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan bencana banjir di DKI Jakarta untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tidak obyektif. Mereka, kata Eriko, tidak terima dengan tingginya elektabilitas kedua orang itu sebagai calon pemimpin nasional.

"Memang dalam situasi banjir saat ini pastilah Gubernur DKI Jakarta menjadi sasaran. Tentu ini memang kita harus melihat obyektif. Momen ini dimanfaatkan pihak-pihak yang belum menerima dengan baik Pak Jokowi-Ahok," ucap Eriko saat dihubungi, Senin (20/1/2014).

Eriko berpendapat, pascakepemimpinan Jakarta, Jokowi-Ahok telah memenuhi harapan masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada tingginya elektabilitas keduanya. Namun, ia mengakui Jokowi-Ahok memang belum menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

"Permasalahan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 15 bulan," katanya.

Eriko menambahkan, Jokowi berusaha mempercepat program yang sudah diputuskan sejak lama, seperti pengerukan Waduk Pluit dan Ria Rio, pembuatan sumur resapan, serta normalisasi dan penyodetan Sungai Ciliwung.

Meski demikian, kata dia, persoalan di Ibu Kota tak akan selesai jika hanya Pemprov DKI Jakarta yang bekerja. Pasalnya, penanganan banjir memerlukan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten di luar Jakarta yang dikoordinasikan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, pascabanjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah di Ibu Kota, berbagai pernyataan miring soal kinerja Jokowi-Ahok muncul. Salah satunya disampaikan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang menilai aksi blusukan Jokowi sia-sia.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Jokowi untuk meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa menuntaskan masalah banjir. Meski Jokowi telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi banjir, menurut Amien, hal itu tidak cukup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com