Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Komitmen Demokrat Tetap "Katakan Tidak pada Korupsi"

Kompas.com - 17/01/2014, 15:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, sejak awal kampanye hingga saat ini, komitmen partainya kepada rakyat tetap sama, yakni menentang terjadinya korupsi. Hal tersebut dikatakan Ruhut dalam menyikapi penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja anggota Fraksi Partai Demokrat dan ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

"Memang ini tantangan buat kami, tapi partai kami dari dulu sampai sekarang tetap komitmennya sama, katakan tidak pada korupsi," kata Ruhut di Gedung DPR, Jumat (17/1/2014).

Sebelumnya, KPK menggeledah ruang kerja Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, ruang kerja anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto, dan ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat. Penggeledahan itu merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap kasus dugaan suap di SKK Migas.

Ruhut mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Sutan untuk meminta penjelasan soal dugaan keterlibatan dalam kasus itu.

"Saya rasa (Sutan) akan ditanya kembali, paling tidak evaluasi kenapa sampai KPK melakukan pengembangan ke ruangannya. Kami ingatkan kader kami jangan main api, nanti terbakar," kata Ruhut.

Menurut Ruhut, Partai Demokrat ingin meminta Sutan membuktikan bahwa ia tidak terkait dengan kasus SKK Migas, khususnya soal dugaan menerima aliran dana tunjangan hari raya (THR) yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Sebelumnya, Sutan sudah membantah jika ia dikatakan meminta THR kepada Rudi.

Ruhut juga mengaku tidak akan mengintervensi penyidikan yang dilakukan KPK. Ia mengklaim, Partai Demokrat seratus persen mendukung KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Kalau sudah ditemukan dua alat bukti dan ditetapkan jadi tersangka, maka akan langsung dicopot sebagai kader," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, penggeledahan berawal dari ruang kerja Sutan Bhatoegana di lantai 9, ruang nomor 0905 Gedung Nusantara I. Setelah sekitar tujuh jam melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa sebuah dus, satu komputer desktop, dan sebuah travel bag dari ruangan Sutan.

Selain ruang kerja Sutan, para penyidik KPK juga menggeledah ruang lain di DPR. Di antaranya adalah ruang kerja Tri Yulianto, ruang Sekretariat Fraksi Partai Demokrat, ruang Sekretariat Komisi VII DPR, dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali.

Pada Kamis petang, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di ruang server serta ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap di SKK Migas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com