Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Minta KPK Juga Periksa Timses Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie

Kompas.com - 10/01/2014, 11:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Seharusnya, menurut Anas, KPK juga memeriksa tim sukses dua kandidat Ketua Umum Demokrat ketika itu, yakni Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.

Dalam jumpa pers yang digelar di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014), Anas menyinggung pemeriksaan kader-kader Demokrat yang ketika kongres mendukung dirinya menjadi ketum. "Tim relawan saya banyak dipanggil (KPK), diminta keterangan," kata Anas.

Anas menilai, pemeriksaan itu baik untuk mendapatkan keterangan utuh mengenai Kongres Demokrat. Hanya, sayangnya, kata dia, KPK baru melihat sepertiga dari yang ada.

"Dua pertiga yang lain belum dilihat sungguh-sungguh. Kalau dilihat sungguh-sungguh, relawan kandidat-kandidat lain dalam jumlah yang sama perlu diminta keterangan juga," kata Anas didampingi para pengurus Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia.

Menurut Anas, jika KPK sungguh-sungguh melakukan penyidikan, barangkali ditemukan juga adanya aliran dana dari timses kandidat lain.

"Poin saya, saya setuju dan mendukung KPK untuk bekerja adil, profesional, dan transparan karena itu asas lembaga KPK. Maka, siapa pun yang layak jadi saksi, mbok yah dipanggil. Jangan ada saksi yang berkali-kali dipanggil, tapi ada calon saksi yang layak (dipanggil), tapi dihindar-hindari dipanggil," kata Anas.

"Saya dukung KPK untuk bekerja adil, profesional, dan transparan sehingga ketika peradilan berjalan, yang ditemukan adalah kebenaran dan keadilan. Apa pun konsekuensi dari kebenaran dan keadilan itu juga harus diterima oleh siapa pun," tambah mantan anggota DPR itu.

Seperti diberitakan, Anas Urbaningrum disebut dalam persidangan Tipikor mendapat dana sebesar Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu digunakan untuk pencalonan diri Anas sebagai calon ketua umum Demokrat.

Menurut jaksa, uang itu digunakan antara lain untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli handphone BlackBerry, jamuan para tamu, dan untuk hiburan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Nasional
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Nasional
Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com