Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Elektabilitas Jokowi Membanggakan Sekaligus Mengkhawatirkan

Kompas.com - 09/01/2014, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Teras Narang menilai, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo yang terus naik dari waktu ke waktu membuat situasi di PDI-P menjadi serba salah. Dia menilai tingginya elektabilitas Jokowi itu adalah situasi yang membanggakan sekaligus mengkhawatirkan bagi partainya.

"PDI-P tentu akan memberikan apresiasi terhadap survei masyarakat. Kami bangga terhadap survei kader kami (Jokowi), tapi kondisi ini juga mengkhawatirkan," kata Teras di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Fenomena tersebut membanggakan karena PDI-P bisa memiliki kader yang dipuja-puja dan diinginkan masyarakat. Itu artinya, sistem kaderisasi di tubuh PDI-P berjalan dengan sukses. Namun, kondisi itu juga mengkhawatirkan karena partainya seolah-olah seperti dipaksa untuk cepat mendeklarasikan siapa capresnya. Padahal, menurutnya, memutuskan capres yang akan diusung oleh suatu partai bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

"Kenapa sih kok didorong-dorong terus, dalam tanda kutip dipaksakan untuk menentukan. Tolong dong kami diberikan waktu dan kesempatan," ujar Teras.

Oleh karena itu, Teras berharap masyarakat bersabar menunggu PDI-P mendeklarasikan bakal capresnya. Pencapresan tersebut akan terjawab pada waktunya. "Intinya kami pasti akan mendengarkan suara masyarakat. Suara masyarakat itu kan suara tuhan. Tapi ya sabar, tunggu waktu yang tepat," pungkasnya.

Dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini, setidaknya berdasarkan rangkaian survei yang digelar Kompas. Namun, tren serupa tak terjadi untuk partai yang membesarkannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila suara Jokowi melompat dari 17,7 persen menjadi 43,5 persen dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, dukungan untuk PDI-P justru melorot.

Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapati dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Namun, dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com