Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Janji Sahkan APBD 2014 pada 15 Januari

Kompas.com - 08/01/2014, 19:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta berjanji mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI 2014 pada Selasa (15/1/2014) pekan depan. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan, besaran APBD masih terus dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. "15 Januari kami targetkan APBD sudah disahkan," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Target ini merupakan target yang ketiga kalinya disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta. Awalnya, mereka menargetkan pengesahan pada 30 November 2013. Rencana itu mundur menjadi 27 Desember 2013 dan kini molor lagi menjadi 15 Januari 2014.

Terlambatnya pengesahan itu, kata Ferrial, disebabkan oleh pemerintah yang berulangkali menambah nilai APBD yang diajukan sehingga pembahasan terus saja molor. Awalnya, nilai RAPBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, maka nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Menjelang penetapan, nilai RAPBD kembali naik menjadi sekitar Rp 72 triliun ditambah angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut Ferrial, kalangan dewan menyetujui penambahan anggaran tersebut agar bisa mengoptimalkan pembangunan sesuai Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Konsekuensi molornya pengesahan APBD itu ialah anggaran yang baru dapat digunakan pada 1 Februari 2014.

"Sampai hari ini tambahan silpa belum pasti. Jadi, angka itu bisa lebih dari Rp 72 triliun," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, ia membantah molornya pengesahan APBD DKI 2014 disebabkan alasan politis maupun ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, keterlambatan pengesahan semata-mata karena banyak perubahan nominal yang perlu membutuhkan kejelian agar penggunaan anggaran maksimal. "Saya membahas agak lambat begini karena menginginkan anggaran yang maksimal," ujar Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com