Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Berdaya Jual Lagi, Perlu Penyisihan Konvensi Demokrat

Kompas.com - 02/01/2014, 12:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dinilai masih belum menemukan nilai jualnya di mata publik meski pada bulan Januari 2014 ini akan ada debat antar-11 peserta konvensi. Anggota Komite Konvensi, Effendi Ghazali, mengusulkan penyisihan peserta konvensi dilakukan secara berkala.

"Sebaiknya nanti ada penyisihan kalau melihat pengalaman beberapa bulan ini yang tidak menarik. Dari 11 peserta konvensi ini, misalnya, dilakukan penyisihan setiap kali hasil survei dikeluarkan," ujar Effendi saat dihubungi, Kamis (2/1/2014).

Survei konvensi akan dilakukan sebanyak tiga kali. Setiap hasil survei keluar, kata Effendi, penyisihan harus dilakukan.

"Misalkan dari yang 11 orang, menjadi 8 orang, kemudian 4 orang, dan akhirnya menjadi satu orang," tutur Effendi.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia ini menyatakan, penyisihan yang selalu terjadi ini akan membuat setiap kandidat merasakan semangat kompetisi. Selain itu, Effendi meyakini sajian konvensi akan semakin menarik berkat adanya kontestasi.

"Walaupun Demokrat sudah menyatakan tak akan ada penyisihan, tapi saya akan usulkan dalam rapat komite besok," ucap Effendi.

Untuk mendukung usulan penyisihan ini, Effendi pun meminta agar hasil survei selalu dibuka kepada publik.

Seperti diberitakan, pelaksanaan Konvensi Capres Partai Demokrat mendapat kritik karena dianggap tidak populer. Berdasarkan survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) pada 9 Oktober-9 November 2013, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. 

Hal senada juga terungkap dalam survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) awal Desember 2013 lalu. Sebanyak 83,1 persen responden mengaku tidak mengetahui ajang penjaringan calon presiden partai SBY itu. Hanya16,9 persen masyarakat yang tahu Konvensi Capres Partai Demokrat. Peneliti CSIS, Tobias Basuki, mengatakan, survei ini menunjukkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan konvensi. Padahal, Konvensi Demokrat ini sejatinya dilakukan untuk mengembalikan citra partai yang telah tersandung dalam banyak kasus korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com