Presiden: Boleh Berubah, tapi Tak Boleh Ceroboh dan Emosional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendukung perubahan sistem pemerintahan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hanya, menurut Presiden, sistem yang sudah baik mesti dipertahankan dan perubahan itu bukan atas kepentingan politik tertentu.

"Perubahan tidak boleh ceroboh, emosional dan berdasarkan kepentingan politik, kekuasaan tertentu," kata Presiden saat acara acara Kongres Kebangsaan yang digelar Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Dalam pidatonya, Presiden menyinggung sejarah perubahan sistem secara dramatis pada 1965 dan 1998. Melihat sejarah itu, kata Presiden, semua pihak tidak boleh menghalangi terjadinya perubahan di masa depan. Menganggap sistem dan kerangka negara yang dianut sudah baik, tepat dan harus dipertahankan, menurut Presiden, sama saja mengingkari hukum alam dan hukum sejarah.

"Bangsa yang cerdas dan bijak selalu melakukan evaluasi dan refleksi untuk secara sadar melakukan perbaikan dan perubahan. Daripada terjadi revolusi baru, revolusi sosial atau perubahan yang dipaksakan yang sering menyakitkan. Kita pernah alami itu," kata Presiden.

Presiden memastikan bakal ada penolakan, hambatan hingga perlawanan untuk mengubah sistem nantinya. Namun, kalau bangsa Indonesia sepakat melakukan pembaharuan, kata Presiden, maka tidak boleh gentar.

Untuk mengubah sistem, Presiden berharap semua pihak memiliki pemikiran jernih dan rasional. Hasil pemikiran itu juga mesti dilaksanakan dengan cara dan proses yang tepat. Segala resiko dari perubahan seperti instabilitas dan resistensi mesti dikalkulasikan dari awal.

"Di atas segalanya, rakyat harus dilibatkan," pungkas Presiden.

Dalam Kongres tersebut, Forum Pemred menyerahkan hasil kongres yang dinamakan Komitmen Jakarta kepada Presiden. Beberapa substansi, yakni Forum Pemred sepakat untuk penyempurnaan lembaga perwakilan dan pemerintah melalui penataan kembali sistem kepartaian, sistem pemilu dan sistem perwakilan.

"Perlu juga dilakukan penataan kembali otonomi daerah, dibentuk kembali haluan negara yang berisi arah utama kebijakan pembangunan jangka panjang, dan kesepakatan lainnya," tambahnya.