Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jilbab Polwan, Wakapolri: Gitu Aja Kok Repot...

Kompas.com - 05/12/2013, 19:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno menilai, persoalan moratorium penggunaan jilbab bagi polwan tak perlu dibesar-besarkan. Ia pun tak ingin ambil pusing dengan rencana penundaan tersebut, lantaran yang terpenting saat ini adalah membuat regulasi yang mengatur penggunaan jilbab tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan, jika para polwan tetap bersikukuh ingin menggunakan jilbab, dapat meminta kepada atasannya agar sementara diperbantukan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Aceh. Pasalnya, Aceh sudah memiliki aturan yang mengatur penggunaan jilbab bagi para polwan.

"Polisi ada istilah BKO. Misalnya saya kalo enggak pakai jilbab enggak bisa tidur, mereka tidak dipindahkan cuma BKO saja yang sifatnya sementara, untuk merasakan pakaian tadi," katanya di Mabes Polri, Kamis (5/12/2013).

BKO tersebut, lanjut Oegroseno, dapat bersifat sementara hingga regulasi pengguaan jilbab bagi polwan diatur. Kemudian, setelah aturan tersebut dibentuk, para polwan yang sebelumnya berdinas di Aceh dapat meminta untuk kembali ke satuan tugas asalnya.

Lebih lanjut, ia mengakui, bukanlah sebuah perkara mudah mengatur regulasi penggunaan jilbab tersebut. Pasalnya, regulasi itu tak hanya mengatur penggunaan jilbab, tetapi juga mengatur tata cara penggunaan seragam khusus jilbab. Untuk itu, ia menyarankan kepada para polwan yang ingin segera menggunakan jilbab untuk pindah ke Polda Aceh.

"Kita bikin yang enak, gitu aja kok repot. Jadi jangan dibuat susah," katanya singkat.

Sementara itu, menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang menganggap Polri kurang serius dalam menangani persoalan jilbab, Oegroseno hanya menjawabnya dengan santai. Kendati demikian, ia mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan masyarakat selama ini.

"Kalau saya dikritisi, ya sekarang itu kan polisi banyak yang kayak peragawan atau peragawati. Selalu dikritisi dan yang mengkritisi yang menang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com