Tjahjo: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kembali mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait program kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Dengan kenyataan banyaknya masalah dalam program itu, menurut Tjahjo, Gamawan seharusnya mundur.

"Kalau saya presiden, saya pecat Mendagri. E-KTP enggak jelas. Dia pernah janji, kalau E-KTP gagal, saya mundur," kata Tjahjo saat diskusi Peran Parpol dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Sekjen DPP PDIP dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo

Tjahjo mengapresiasi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terbuka. KPU bergerak memperbaiki kekurangan daftar pemilih tetap nasional untuk pileg pada 2014. Kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) juga sudah dihentikan.

Tjahjo juga mengapresiasi sikap TNI dan Polri yang melalui pemimpinnya berjanji akan netral dalam pemilu mendatang. Hanya, pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Akil Mochtar, ia masih mempertanyakan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai tempat akhir menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

"Tapi saya yakin pemilu ke depan akan lebih baik (dibanding pemilu sebelumnya)," kata anggota Komisi I DPR itu.

Seperti diberitakan, KPU terus melakukan perbaikan DPT. Hasil penyisiran yang dilakukan selama sebulan, jumlah DPT berkurang sebanyak 468.423 orang menjadi 186.612.255 orang.

KPU juga melakukan perbaikan DPT dengan memperbaiki nomor induk kependudukan yang tidak valid. Penyempurnaan dilakukan setelah DPT yang ditetapkan pada November 2013 masih menyertakan 10,4 juta data pemilih tanpa NIK yang valid.

Akibat permasalahan DPT, proyek pencetakan E-KTP molor dari target Oktober 2013 menjadi Desember 2013. Mendagri beralasan, molornya pencetakan itu karena waktu habis untuk membantu pembenahan DPT.