Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi-bagi Kondom, PKS Minta DPR Panggil Menkes

Kompas.com - 02/12/2013, 19:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Komisi IX DPR segera memanggil Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi terkait gerakan Pekan Kondom Nasional 2013. DPR dipandang perlu menggali keterangan dari Menkes terkait kebijakan tersebut.

"Saya akan minta Komisi IX memanggil ibu menteri untuk mengkritisi (gerakan pekan kondom nasional)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Hidayat menjelaskan, pendanaan gerakan itu bersumber dari APBN sehingga DPR wajib menanyakan efektivitas program tersebut. Secara tegas ia mengaku kecewa atas kebijakan yang dinilai salah kaprah dan tak akan membawa dampak signifikan dalam pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS.

"Menteri harus kerja lebih cerdas, bukan sekadar bagi-bagi kondom yang justru memberi justifikasi boleh seks bebas asal menggunakan kondom. Padahal seks bebas itu melanggar norma dan agama yang ada," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) kembali menggelar Pekan Kondom Nasional (PKN). Rencananya, PKN 2013 akan digelar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan cakupan sasaran.

Sekretaris KPAN Kemal Siregar mengatakan, PKN 2013 akan berlangsung pada tanggal 1-7 Desember 2013. Kegiatannya antara lain terdiri dari kampanye edukasi yang dilakukan di 12 kota besar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah berisiko tinggi seperti pangkalan truk, pelabuhan, dan lokalisasi.

Selain itu, ada pula kampanye bus kondom yang akan mengelilingi Jakarta dan melakukan edukasi di tempat-tempat publik dan kampus. Sementara itu, puncak acara rencananya akan digelar di Lapangan Yonif Mekanis 201, Gandaria, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com