Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Sudjiono Timan, KY Kesulitan Ungkap Dugaan Aliran Uang

Kompas.com - 22/11/2013, 08:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial kesulitan untuk mengungkap dugaan aliran dana di balik putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang membebaskan Sudjiono Timan, bekas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. KY akan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menelisik dugaan penerimaan uang tersebut.

”Kami kesulitan. Ini kan (masuk ranah) pidana. Bisa nanti penegak hukum yang melanjutkan,” ujar komisioner KY yang juga ketua tim panel kasus Sudjiono Timan, Taufiqurrohman Syahuri, Kamis (21/11).

Sebelumnya, Ketua KY Suparman Marzuki mengungkapkan, pihaknya menerima laporan ada dugaan suap dalam jumlah besar di balik bebasnya Sudjiono Timan. KY bergerak menyelidiki informasi itu sejak pertengahan Agustus (Kompas, 24/8).

Saat ditanyakan sejauh mana penyelidikan KY mengenai hal itu, Taufiq mengungkapkan, pihaknya belum mampu mengungkap hal itu. ”Sebetulnya bau-baunya ada. Tetapi sulit karena semua bungkam,” katanya.

Terkait kasus tersebut, KY telah memeriksa lima hakim agung yang menangani perkara PK Sudjiono Timan, yaitu Suhadi (selaku Ketua Majelis PK), Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, Sophian Martabaya, dan Abdul Latief. KY juga sudah meminta keterangan dari bekas ketua majelis PK yang lama, Djoko Sarwoko (mantan hakim agung), beserta dua asistennya, Mulyadi dan Rahayuningsih.

Perkara Sudjiono Timan semula ditangani majelis PK yang dipimpin Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko (sudah pensiun) bersama Hakim Agung Andi Samsan Nganro dan Abdul Latief. Saat Djoko pensiun, kasus perkara itu dilimpahkan kepada majelis PK yang baru yang diketuai oleh Hakim Agung Suhadi. Hakim Agung Sri Murwahyuni dan Sophian Martabaya sebagai hakim anggota.

Taufiq mengatakan, KY kini berusaha menyelidiki dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara. ”Kami yang terkait kode etik saja, soal kepatutan. Hakim kan tidak boleh melakukan perbuatan tercela,” katanya. Taufiq mencontohkan, hal-hal yang didalami KY antara lain mengapa majelis PK mengabulkan permohonan seorang terpidana yang berada dalam pelarian. KY juga menanyakan hilangnya pendapat hukum (advisblaad) milik Djoko.

Selain KY, Mahkamah Agung juga membentuk tim pemeriksa kasus Sudjiono Timan. Hingga saat ini, tim MA belum mengeluarkan hasil kerjanya.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan terhadap majelis PK Sudjiono Timan. ”Belum ada informasi,” ujarnya. (ana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com