Presiden Minta Pemerintah Bantu KPU Perbaiki DPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menyelesaikan masalah daftar pemilih tetap (DPT) nasional untuk Pemilu 2014. Presiden berharap semua pihak bersinergi untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2014 yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sesuai pertemuan antara pemerintah dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

"Diharapkan jajaran pemerintah, instansi terkait, kementerian terkait untuk membantu KPU di pusat maupun di daerah, apakah itu dalam hal sinkronisasi atau akurasi data pemilih," kata Julian.

Pertemuan itu digelar khusus membahas kisruh DPT. Pemimpin lembaga tinggi negara yang hadir, yakni Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua Komisi Yudisial Sumarman Marzuki dan Ketua MA Hatta Ali. Hadir pula Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Adapun Presiden didamping Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Koordinator bidang Kesra Agung Laksono.

Dalam pertemuan itu, Mendagri dan Ketua KPU diminta menjelaskan secara utuh permasalahan dan perkembangan penyelesaian kisruh DPT.

Julian mengatakan, Presiden meminta KPU menjalankan tugasnya dengan baik. Hak konstitusional rakyat untuk memilih dalam pemilu harus diperhatikan dengan serius di sisa waktu yang tersedia.

Secara terpisah, Husni meminta kepada semua pihak untuk membantu dalam perbaikan DPT. Jika ada pihak yang memiliki data pembanding atau data tambahan, Husni meminta segera diserahkan ke KPU sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 4 Desember 2013 .

"Baik dari parpol, LSM, orang per orang yang memiliki data silahkan datang ke KPU. Kita juga berharap masyarakat yang belum terdaftar berinisiatif untuk menyampaikan informasi itu kepada KPU," kata Husni.

Ketua DPD mengaku optimistis KPU bisa menyelesaikan masalah DPT. Menurutnya, DPT kali ini lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. "Perbedaannya hanya 10 juta. Nanti disisir lagi. Masih ada waktu untuk menyisir, mungkin ada yang double," katanya.