Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Rekening untuk Terima Sumbangan, KPK Ingatkan Gita Wirjawan

Kompas.com - 01/11/2013, 18:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah membuka rekening khusus untuk menerima dana sumbangan sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Rekening itu dibuka atas nama pribadinya.

"Saya sudah buka rekening atas nama pribadi. Ini khusus untuk partisipasi saya di konvensi," kata Gita seusai menemui pihak Direktorat Gratifikasi KPK di lantai IV Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Namun, Gita mengatakan belum menerima dana dari siapa pun yang masuk ke rekening itu. Untuk itu, Gita terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan KPK untuk mengetahahui apakah dana yang nanti diterimanya tergolong gratifikasi atau bukan. Gita mengaku akan terbuka dengan dana sumbangan yang diterimanya nanti.

"Sampai hari ini belum ada penerimaan dari siapa pun. Tentunya kita harus terbuka kemungkinan kalau nanti anggaplah merangkul aspirasi saya dan ingin membantu itu yang harus diperjelas aturannya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengingatkan penyelenggara negara yang menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat untuk berhati-hati dalam menerima sumbangan. Pasalnya, sumbangan itu bisa saja bagian dari gratifikasi. Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abraham menegaskan, sumbangan yang diberikan harus dilaporkan ke KPK. Seperti diketahui, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat memperbolehkan 11 peserta konvensi menerima sumbangan untuk dana sosialisasi.

Peserta konvensi sebagian besar merupakan pejabat negara. Mereka adalah Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara). Selain penyelenggara negara, ada Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com