Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Jadi "Nyapres", JK Akan Pengaruhi Elektabilitas Ical

Kompas.com - 30/10/2013, 17:44 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, wacana dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dapat memengaruhi elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pasalnya, basis dukungan terhadap JK masih kuat, terutama di daerah Sulawesi.

"Kalau kita lihat dari komposisi suara Golkar, memang daerah Sulawesi suara Golkar cukup banyak. Jika seandainya Pak JK maju dan suara sebagian besar masyarakat ke dia, tentu memiliki dampak terhadap keterpilihan kader Golkar yang lain, katakanlah Ical," tuturnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Akbar melanjutkan bahwa Partai Golkar tidak mempermasalahkan bila JK ingin maju menjadi calon presiden dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu. Menurutnya, partainya tidak dalam posisi untuk memaksanya mendukung Ical yang secara resmi diusung Partai Golkar.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, dirinya memandang wacana tersebut secara positif dalam konteks demokrasi. Kendati demikian, menurutnya yang menentukan capres adalah perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Berdasarkan perhitungan Akbar, dengan ambang batas presidensial yang mencapai 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada sekitar 2-3 partai politik yang mampu mengusung calonnya.

"Saya kira Pak JK yang pernah (menjadi) Ketua Umum Golkar, tentu ini jadi pertimbangan bagi beliau," tuturnya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) itu menuturkan bahwa elektabilitas JK dan Ical sebagai calon presiden masih fluktuatif. Ia menambahkan bahwa JK masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya di tengah situasi politik saat ini yang begitu dinamis.

Sebelumnya, dewan pimpinan wilayah PKB (DPW PKB) se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan JK sebagai calon presiden 2014-2019. Dasar pertimbangan mereka menjagokan JK, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, JK dianggap memiliki kapabilitas. Kredibilitasnya sebagai negarawan pun sudah terbukti.

JK juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan plural. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

"Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president," kata Zairullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com