Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru

Kompas.com - 25/10/2013, 11:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Kabinet Dipo Alam membanggakan kebebasan berpendapat di masa sembilan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada penangkapan terhadap mereka yang mengkritik meskipun tanpa bukti. Tidak ada juga media massa yang diberedel.

"Tidak ada yang ditangkap masuk penjara karena kritik Presiden. Tidak ada beredel untuk pers. Bebas kritik walau mengutip sana-sini tanpa bukti," kata Dipo melalui akun Twitter-nya @dipoalam49, Jumat (25/10/2013).

Dipo menyinggung penahanan terhadapnya menjelang Pemilihan Presiden tahun 1977. Ketika itu, Dipo mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden. Dipo merasa seperti ayam yang ditangkap lalu dilepas tanpa pengadilan.

DOK. INSTAGRAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Dipo bercerita, ia dipanggil Pangkopkamtib Soedomo satu hari setelah dibebaskan dari tahanan. Kepada Soedomo, Dipo bertanya mengapa dirinya ditahan. Jawaban Soedomo ketika itu, menurut Dipo, lantaran dirinya mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden.

Dalam rangkaian tweet-nya, Dipo bercerita isi pembicaraan dengan Soedomo. Salah satunya berisi nasihat dari Soedomo.

"Nasihat saya, Dipo. Kamu boleh kritik jenderal dan menteri siapa saja. Tapi jangan sekali-kali yang 'satu' itu dan keluarganya," kata Dipo menirukan pernyataan Soedomo.

Dipo kemudian membandingkan dengan apa yang dialami SBY dan keluarganya selama sembilan tahun terakhir. Di era reformasi, "yang satu itu dan keluarganya" bisa "bebas-bas dikritik (sampai) bonyok-nyok," kata dia.

Dipo lalu menyinggung kampanye yang semakin masif belakangan ini soal kondisi orde baru (orba). Dengan memasang wajah Presiden kedua Soeharto, kampanye dalam berbagai media itu menyebut bahwa zaman orba lebih enak.

"Piye Kabare? Enak jaman ku to? 32 tahun Presiden aman tenterem daripada kritik pers," kata Dipo.

Di akhir tweet-nya, Dipo berpesan kepada mereka yang ingin menggantikan SBY sebagai Presiden di 2014.

"Masa Kepresidenan SBY tinggal setahun lagi genap 10 tahun. Yang menggadang-gadang capres, sabar, SBY tidak bisa maju Presiden lagi," tulisnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merasa dirinya salah satu korban pers. Namun, SBY berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

Ketika bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Selatan, SBY curhat mengenai pemberitaan media massa, antara lain berita-berita yang muncul karena sumbernya tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melalui cross-check.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com