Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama Pemda-FPI Bisa Jadi Bumerang untuk Pemerintah

Kompas.com - 25/10/2013, 10:12 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ide mengajak organisasi kemasyarakat (ormas) yang diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang merugikan pemerintah. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, kerja sama pemerintah daerah (pemda) dengan FPI dapat menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat.

"Kalau lihat rekam jejak FPI dan pengalaman selama ini, harus disikapi secara kritis. Bukan hanya melihat siapa yang diajak kerja sama, tapi penting untuk membangun value yang sama antara pemerintah dengan ormas yang diajak kerja sama. Jangan justru kerja sama itu jadi bumerang bagi pemerintah," ujar Arie, saat dihubungi, Jumat (25/10/2013).

Pernyataannya itu menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala-kepala daerah agar mengajak ormas seperti FPI untuk bekerja sama.

Ia mengatakan, sebelum mengajak FPI bekerja sama, pemda harus mengklarifikasi rekam jejak FPI komitmennya terhadap kepentingan publik.

"Itu bagian dari tanggung jawab bagi publik. Jangan sampai menuai resistensi, perlawanan, kecurigaan dan jadi tidak ada dukungan dari publik," lanjut Arie.

Di sisi lain, sebelum melibatkan diri dalam program pemerintahan, FPI harus memberikan klarifikasi kepada publik tentang sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan organisasinya. Tanpa itu, katanya, kerja sama dengan FPI akan kontraproduktif.

"Harus diklarifikasi kekerasan yang terkait dengannya pada beberapa kasus. Sebelum ada kerja sama, ada rute yang harus ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab," ujarnya.

Arie mengatakan, pernyataannya ini bukan berarti bentuk antipati terhadap organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. "Bukan anti-organisasi, tapi anti pada produksi kekerasan," kata dia.

Menurutnya, kerja sama antara pemda dengan sebuah ormas harus didasari kesamaan nilai antara dua pihak. Sebelum ada imbauan dari Gamawan, kata Arie, pemda di beberapa daerah sudah melakukan kerja sama dengan ormas. Kerja sama itu didasari oleh nilai yang terkait di antara keduanya. Adapun nilai sebuah ormas dipengaruhi oleh rekam jejaknya.

Gandeng FPI

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com