Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lingkaran SI: Elektabilitas Tinggi Bukan Jaminan Jadi Capres

Kompas.com - 20/10/2013, 16:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memrediksi hanya akan ada tiga pasang calon presiden di Pemilihan Presiden 2014 nanti. Hal itu diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan LSI baru-baru ini.

"Capres yang elektabilitasnya tinggi tak otomatis menjadi capres riil," kata Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (20/10/2013).

Berdasarkan pengalaman di Pemilihan Umum 2004 dan 2009, kata Adjie, capres yang diajukan partai politik selalu berasal dari pimpinan struktural partai atau pemenang konvensi. Pengalaman di dua pemilu tersebut terbukti bahwa jumlah pasangan capres dalam pemilu sangat ditentukan oleh perolehan suara nasional dan perolehan kursi di parlemen.

Adjie melanjutkan, pada 2004, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2003, partai politik harus mengantongi syarat minimal 20 persen suara nasional dalam pemilu atau 15 persen kursi di parlemen. Dengan aturan ini, Pilpres 2004 diramaikan oleh lima pasang capres.

Pada 2009, syarat tersebut ditingkatkan. Sesuai dengan UU Nomor 42/2008, partai politik harus mengantongi syarat minimal suara sah nasional 25 persen atau 20 persen kursi di parlemen. Dengan aturan ini, pada 2009, capres yang bertarung hanya tiga pasang.

Sedangkan paada 2014, DPR telah sepakat bahwa syarat minimal pencapresan tidak berubah, yakni mendapatkan suara sah nasional 25 persen atau 20 persen kursi di parlemen. Dengan begitu, Adjie yakin jumlah capres yang bertarung di 2014 tak akan jauh berbeda.

Untuk memperkuat asumsi tersebut, LSI membuat indeks Capres 2014 yang mencakup tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan oleh koalisi tiga partai terbesar atau teratas, capres yang diusung karena merupakan pengurus di struktural partai, atau konvensi, dan terakhir adalah capres yang maju melalui jalur konvensi.

Merujuk pada survei yang dilakukan LSI pada Oktober 2013, jika pemilu legislatif dilaksanakan pada hari ini, maka tiga partai teratas dalam perolehan suara adalah Golkar (20,4 persen), PDIP (18,7 persen), dan Partai Demokrat (9,8 persen). Di bawah ketiga partai tersebut adalah Gerindra (6,6 persen), PAN (5,2 persen), PPP (4,6 persen), PKB (4,6 persen), PKS (4,4 persen), Hanura (3,4 persen), Nasdem (2,0 persen), PBB (0,6 persen), dan PKPI (0,3 persen).

"Jika hasil survei disimulasikan ke dalam indeks Capres 2014, maka hanya ada tiga capres riil, yaitu Aburizal Bakrie (Golkar dan koalisinya), Megawati (PDIP dan koalisinya), dan pemenang Konvesi (Partai) Demokrat," ujarnya.

Survei LSI ini dilaksanakan pada 12 September 2013 sampai 5 Oktober 2013. Metode yang digunalan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1.200 orang.

Proses wawancara menggunakan kuisioner dan tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Sumber dana sekitar Rp 400 juta yang dikeluarkan untuk membiayai survei ini berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com