Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

72.723 Orang Meninggal Masih Terdaftar Jadi Pemilih Pemilu

Kompas.com - 10/10/2013, 14:33 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan masih ada nama warga negara yang diketahui telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP). Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Bawaslu provinsi per 4 Oktober, dari total 12.538.082 pemilih di 67 kabupaten/kota, terdapat 72.723 nama orang yang telah meninggal dunia yang masih masuk dalam daftar.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan, nama-nama para pemilih yang diketahui sudah meninggal tersebut termasuk dalam lebih dari 1,7 juta data yang berpotensi tidak akurat dari total 173.685.213 pemilih.

"Bawaslu menemukan 1,7 juta pemilih yang tidak akurat yang diperoleh dengan berbagai persoalan," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, Kabupaten Maluku Tenggara menempati urutan pertama dengan jumlah 66.807 orang meninggal dunia yang terdaftar sebagai pemilih. Beberapa kabupaten/kota juga masih terdapat pemilih jenis ini, seperti Kabupaten Takalar (439 orang), Kabupaten Gowa (398 orang), Kabupaten Sikka (363 orang), dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Selain pemilih meninggal dunia, dari 67 kabupaten/kota tersebut, Bawaslu juga menemukan berbagai ketidakakurasian data lainnya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong (790.641 pemilih), NIK ganda (15.767 pemilih), NIK tidak standar (167 pemilih). Selain itu, ada juga pemilih yang tidak memiliki tanggal kelahiran (1.687 pemilih), memiliki alamat yang kosong (59.986 pemilih), tidak memiliki info umur (82.794 pemilih), status perkawinan tidak jelas (53.620), TNI/Polri (432 pemilih), pemilih ganda (63.658 pemilih), dan pemilih fiktif (8 pemilih).

Seperti diketahui, berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, penetapan DPT terpaksa diundur satu bulan karena proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan DPSHP belum akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com