Wakil Ketua KY Jadi Anggota Majelis Kehormatan Akil

"Sudah kami tetapkan. Harus unsur pimpinan yang menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Maka kami tetapkan Pak Abbas yang akan ke sana," ujar Ketua KY Suparman Marzuki saat ditemui di kantornya, di Gedung KY, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK dan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata cara pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi dimungkinkan dengan pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.

Menurutnya, dalam dua regulasi itu, majelis terdiri dari unsur mantan hakim MK, akademisi, komisioner KY dan internal hakim MK. "Jadi ada lima orang anggota," jelasnya. Komisioner KY, Imam Anshori Saleh mengatakan, KY telah mendapat undangan untuk menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan yang akan mengadili Akil secara etik.

"Akan disidang secara etik. Tapi saya rasa tidak terlalu penting. Sudah masuk ke ranah pidana, serahkan saja kewenangannya ke KPK. Pidana lebih berat dari pada etik kan," kata Imam.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, Akil harus segera dipecat dari jabatannya. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Akil, Rabu (2/10/2013) malam, dinilai menjadi bukti kuat atas pelanggaran hukum formal dan kode etik oleh yang bersangkutan.

"Ini orang (Akil) harus segera diberhentikan. Bentuk segera Majelis Kehormatan. Kalau sudah tertangkap tangan kan berarti dia terbukti menerima," ujar Jimly, yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Menurut Jimly, pelanggaran etik yang jelas dilakukan Akil adalah menerima pihak beperkara di rumah jabatannya. Apalagi, Akil tertangkap saat diduga tengah menerima suap terkait perkara ditanganinya.

Seperti diwartakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah senilai Rp 2,5 miliar-Rp 3 miliar. Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana.

Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil. KPK memantau pergerakan Akil sejak beberapa hari lalu. KPK sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Senin (30/9/2013). Namun, rupanya pemberian uang itu bergeser waktunya menjadi Rabu malam.

Kini, KPK masih memeriksa Akil dan empat orang lainnya yang tertangkap tangan. Menurut Johan, KPK juga memeriksa lima orang lain, yang di antaranya adalah petugas keamanan. Dalam waktu 1 x 24 jam, KPK akan menentukan status hukum dan empat orang lain yang tertangkap tangan.