Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK Ditangkap, Presiden Soroti Proses Pemilihan Pejabat

Kompas.com - 03/10/2013, 12:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti penempatan para pemimpin di lembaga tinggi negara pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden meminta agar proses pemilihan pimpinan lembata tinggi negara tersebut diluruskan.

Presiden mengatakan, penangkapan Akil harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pemilihan pemimpin lembaga negara yang penting, kata dia, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Fit and proper tes dilakukan untuk menguji integritas, kapasitas, dan kesiapan calon.

"Bukan rahasia umum lagi, banyak proses pemilihan di negeri ini yang harus ditata kembali, harus kita luruskan. Sebab, kalau keliru risikonya amat besar, harga yang dibayar amat tinggi," kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Presiden juga menyoroti pentingnya peran hakim konstitusi. Hakim dituntut memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang baik, serta memiliki kapasitas untuk memputus sengketa dengan benar dan tepat. Presiden mengatakan, para penegak hukum diharapkan tetap bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh permainan politik dalam menentukan keadilan dan kebenaran. "Apalagi bermain-main dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Berat tugas seorang hakim MK dan hakim mana pun," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam. Bersama Akil, KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, dan pengusana berinisial CN. KPK juga menangkap dua orang lain, yakni Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih dan pegawai swasta DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan, maka nilainya sekitar Rp 3 miliar. Uang itu diduga sebagai suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com