Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Koalisi Partai Islam untuk Menang Tak Meyakinkan

Kompas.com - 01/10/2013, 18:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Yudi Latief, mengatakan, peluang koalisi partai Islam untuk menang dalam pemilihan umum tahun depan sangat kecil. Pasalnya, masyarakat tak terdorong memilih calon presiden berdasarkan keyakinan tertentu, tetapi lebih condong sosok figur yang diusungnya.

Yudi menjelaskan, koalisi partai Islam bukanlah pilihan yang rasional. Ditambah lagi dengan kesulitan untuk menyamakan visi dan misi partai-partai Islam bila koalisi tersebut benar-benar diwujudkan.

"Peluang menang juga tidak terlalu meyakinkan. Prinsip memilih bukan atas dasar keagamaan, tapi lebih pada rakyat merasa dekat dan terwakili. Itu emosi per figur," kata Yudi dalam sebuah diskusi politik, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Contoh yang diambilnya adalah saat Joko Widodo memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski penolakan terhadap Jokowi terdengar nyaring, akhirnya, rakyat tetap memilih karena figur Jokowi dianggap menjanjikan.

Direktur Eksekutif Reform Institute ini berpendapat, koalisi partai Islam sebaiknya dibelokkan pada koalisi yang memelihara kemajemukan. Baginya, koalisi bersama akan memberi peluang menang yang lebih menjanjikan.

"Penjumlahan partai Islam belum tentu signifikan, mengumpulkan partai Islam juga tidak mudah. Seharusnya memelihara kemajemukan dan jangan memelihara afiliasi perbedaan," tandasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Koalisi partai Islam akan dipercaya membawa keuntungan terkait perolehan suara secara nasional. Para pengamat menghitung perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen bila partai bernuansa Islam berkoalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com