Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Gagalkan Pelantikan Ruhut, Apa Komentar Priyo?

Kompas.com - 25/09/2013, 14:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak ambil pusing soal tudingan Fraksi Demokrat bahwa dirinya adalah penyebab gagalnya pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Menurut Priyo, anggota Komisi III memiliki hak untuk menolak, dan ia berjanji akan mencarikan solusi agar pergantian Ketua Komisi III tak menjadi masalah yang berlarut-larut.

"Kita ikuti saja. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang baik. Tetapi anggota yang bersikeras menolak, itu adalah haknya juga," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan beberapa elite Partai Demokrat. Dalam kesempatan itu, Priyo menyampaikan usulannya agar pergantian Ketua Komisi III tak terus menuai sorotan. Akan tetapi, ia mengembalikan semuanya kepada Demokrat sebagai fraksi yang memiliki jatah Ketua Komisi III.

Priyo menegaskan, saat memimpin rapat pleno terbuka pelantikan Ruhut, dirinya sengaja memberikan waktu pada anggota Komisi III menyampaikan pendapatnya. Meski ada perjanjian konvensi di awal 2009 mengenai Ketua Komisi III yang menjadi jatah Fraksi Demokrat, ia juga memberikan keleluasaan kepada anggota komisi tersebut untuk menggunakan aturan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Politisi Partai Golkar ini tak sependapat bahwa ada hal-hal tak etis pada rapat yang dipimpinnya. Ia menganggap suasana dalam rapat menggambarkan proses demokrasi, semua anggota bebas menyampaikan pendapatnya selama berkaitan dengan pelantikan ketua komisi. Banyaknya penolakan menjadi dasar Priyo untuk tidak melantik Ruhut.

"Pemimpin harus adil, tidak boleh memihak. Kita tidak boleh sewenang-wenang. Biasanya lancar, langsung setuju, tapi (kemarin) banyak interupsi," tandasnya.

Untuk diketahui, pernyataan Priyo dilontarkan untuk menjawab tudingan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang menilai batalnya pelantikan Ruhut akibat kelalaian Priyo. Menurut Nurhayati, pelantikan Ruhut sebagai ketua komisi bisa terlaksana bila Priyo tak meminta persetujuan dari anggota Komisi III.

Nurhayati menuturkan, seharusnya Priyo tak perlu meminta persetujuan dari anggota Komisi III. Pasalnya, penentuan Ruhut sebagai ketua komisi merupakan hak Partai Demokrat sesuai dengan konvensi yang disepakati semua fraksi di awal 2009.

Akibat sikap Priyo, kata Nurhayati, akhirnya terjadi tontonan yang dianggapnya tidak etis dan menjadi preseden buruk untuk DPR. Ia menyayangkan sikap sejumlah anggota Komisi III yang menolak Ruhut dan menyerangnya secara personal.

"Saya kecewa dengan tontonan yang tidak pantas itu. Ini kan bukan pemilihan, tapi pergantian," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com