Foke: Yang Nilai Pantas Jadi Dubes atau Tidak Pemerintah dan DPR

"Siapa pun punya hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi, itu sah-sah saja. Yang menilai kapasitas yang diperlukan dalam konteks pengangkatan dubes ini pemerintah dan yang terhormat DPR RI," ujar Foke.

Salah satu penolakan datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami tertanggal 16 September 2013 itu, PPI di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke sebagai duta besar RI untuk Jerman dipertimbangkan. Pasalnya, Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Namun, politisi Partai Demokrat itu tidak ambil pusing. Ketika tiba sekitar pukul 13.30 di DPR, Foke langsung dikerumuni wartawan. Tampak pula kerumunan sejumlah pemuda yang mengaku sebagai perwakilan pelajar di Jerman.

"Saya enggak akan mengomentari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan RDP ini. Beri saya kesempatan untuk menjawab, saya tidak akan tanggapi secara terbuka. Tapim saya tetap akan tanggapi misalnya ada surat dari PPI Jerman soal pendapat-pendapat tersebut," ujar Foke ketika ditanyakan soal alasannya menerima tawaran menjadi dubes dan adanya dugaan barter politik yang dilakukan.

Mantan orang nomor satu di Ibu Kota itu lalu menggambarkan penolakan-penolakan terhadap pencalonannya sama seperti Indonesia.

"Ada juga kelompok PPI di Jerman yang punya pendapat berbeda. Kebetulan ada perwakilan PPI Jerman di sini," ungkap Foke sambil menunjuk seorang pemuda yang berada di sekitarnya.

Tak pantas jadi representasi

Alasan penolakan PPI Jerman juga terkait kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" tulis PPI Jerman.

Selain itu, PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat. Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat bukan tugas Presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.